KAIRO, KOMPAS.TV — Utusan khusus PBB untuk Sudan bertemu dengan komandan pasukan paramiliter Sudan, dan mendesaknya untuk mengizinkan digelarnya protes dan unjuk rasa damai untuk menghindari konfrontasi setelah kudeta militer awal pekan ini, seperti dilansir Associated Press, Sabtu (30/10/2021).
Kelompok aktivis pro-demokrasi menyerukan pawai "jutaan orang" pada hari ini (30/10/2021) menuntut pemulihan pemerintahan transisi yang digulingkan dan pembebasan tokoh politik senior dari tahanan.
Kudeta itu mengancam akan menggagalkan transisi rapuh Sudan menuju demokrasi yang didukung Barat sejak dua tahun lalu, setelah penggulingan diktator lama Omar al-Bashir.
Utusan khusus PBB Volker Perthes bertemu Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo, salah seorang pemimpin kudeta yang dianggap dekat dengan pemimpin tertinggi militer Sudan, Jenderal Abdel-Fattah Burhan.
Jenderal Dagalo memimpin Pasukan Pendukung Cepat atau Rapid Support Force (RSF) yang ditakuti, sebuah unit paramiliter yang mengendalikan jalan-jalan di ibu kota Khartoum dan memainkan peran utama dalam kudeta.
RSF terkenal karena kekejaman dan pemerkosaan selama konflik di wilayah Darfur Sudan dan serangan mematikan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi pada 2019.
Volker Perthes mengatakan di Twitter dirinya “menekankan perlunya ketenangan, mengizinkan protes damai dan menghindari konfrontasi apa pun” dalam pembicaraannya dengan Dagalo.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat juga mengatakan kepada wartawan pada Jumat (29/10/2021) bahwa protes massa pada Sabtu akan menjadi “ujian” bagi Sudan dan bahwa militer Sudan telah “membajak dan mengkhianati aspirasi rakyat Sudan.”
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Desak Militer Sudan Pulihkan Pemerintahan Sipil
Sejak pengambilalihan militer, terjadi protes jalanan setiap hari. Sedikitnya sembilan orang tewas oleh tembakan pasukan keamanan, menurut Komite Dokter dan aktivis Sudan. Setidaknya 170 orang lainnya terluka, menurut PBB.
Jenderal Burhan mengklaim pengambilalihan itu diperlukan untuk mencegah perang saudara, mengutip apa yang dia katakan adalah perpecahan yang berkembang di antara kelompok-kelompok politik.
Sumber : Kompas TV/Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.