Ditanya apakah Min Aung Hlaing akan dilarang dari acara ASEAN di masa depan, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan dalam konferensi pers terpisah Kamis pagi, "itu pertanyaan 1 juta dolar yang tidak bisa saya jawab."
“Jika situasi saat ini diperpanjang menjadi jalan buntu dan tidak ada kemajuan, maka kita harus mencari cara lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan,” katanya di Kuala Lumpur, Malaysia.
Saifuddin mengatakan, tidak ada diskusi di ASEAN saat ini tentang keterlibatan dengan oposisi politik Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, yang memandang dirinya sebagai pemerintah bayangan dan bertemu minggu ini dengan pejabat AS.
Presiden Joe Biden, yang mengadakan pertemuan video dengan para pemimpin ASEAN dan bergabung dengan pertemuan 18 negara Asia termasuk rekan-rekannya dari China dan Rusia, telah mengecam “kekerasan yang mengerikan” oleh pemerintah militer Myanmar dan berjanji bahwa AS akan mendukung rakyat Myanmar.
Seorang diplomat regional mengatakan kepada The Associated Press bahwa Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah mengisyaratkan bahwa dia mungkin mempertimbangkan untuk tidak mengundang jenderal tertinggi Myanmar ke pertemuan puncak video lebih dari 50 negara Asia dan Eropa yang akan diselenggarakan Kamboja bulan depan.
Baca Juga: Di KTT ASEAN-Jepang, Jokowi Umumkan Indonesia Gelar Forum Infrastruktur Indo-Pasifik Tahun 2023
Ada kekhawatiran bahwa para pemimpin Eropa mungkin melewatkan KTT dan malah mengirim perwakilan berpangkat lebih rendah jika Min Aung Hlaing ada di sana, menurut diplomat itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.
KTT tahunan selama tiga hari, yang diadakan online untuk tahun kedua berturut-turut karena pandemi Covid-19, juga membahas pemulihan pascapandemi, masalah perdagangan dan keamanan.
Sultan Hassanal Bolkiah mengatakan masalah lain termasuk cara mengamankan vaksin Covid-19 untuk kawasan dan memperkuat kesiapsiagaan ASEAN untuk tantangan masa depan.
ASEAN juga setuju untuk memperdalam hubungannya dengan China dan Australia untuk kemitraan strategis yang komprehensif, kata Sultan Brunei.
Terlepas dari kekhawatiran tentang pakta kapal selam nuklir Australia dengan AS dan Inggris, dia menyatakan harapan bahwa setiap kemitraan keamanan baru akan berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas regional dan melengkapi arsitektur regional.
Kesepakatan itu akan memungkinkan Australia untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir, meskipun mereka tidak akan dipersenjatai nuklir.
Beberapa anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia khawatir pakta itu dapat meningkatkan ketegangan dan memicu perlombaan senjata, terutama di Laut China Selatan yang disengketakan.
China, yang mengklaim sebagian besar laut China Selatan, memperingatkan pakta itu akan mengancam stabilitas regional.
Sumber : Kompas TV/Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.