Myanmar Nyatakan Tetap Berkomitmen Pada Peta Jalan ASEAN, Namun Ada yang Tidak Bisa Dinegosiasikan

YANGON, KOMPAS.TV - Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada Senin (18/10/2021) dalam pidatonya kembali membela langkah-langkah yang diambil junta militernya dalam rencana perdamaian regional ASEAN.

Jenderal Min Aung Hlaing  mengatakan pihaknya berusaha memulihkan ketertiban, tetapi lawan-lawannya melakukan kekerasan, dan dia mendesak hal itu juga harus diperhatikan ASEAN.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin kudeta Min Aung Hlaing mengulangi proses lima langkah junta menuju pemulihan demokrasi, dan mengatakan beberapa hal yang dituntut oleh utusan khusus ASEAN tidak dapat dinegosiasikan.

Konsensus Lima Poin adalah rencana yang diajukan ASEAN kepada junta militer Myanmar bulan April lalu untuk menghentikan kekerasan di negara itu, mengirim bantuan kemanusiaan ke sana serta menerapkan proses yang akan  memfasilitasi dialog di antara semua pihak terkait.

Sejauh ini baru porsi bantuan kemanusiaan kepada Myanmar yang terpenuhi.

Pidato hari ini adalah pernyataan pertama Min Aung Hlaing sejak ASEAN setuju untuk mengesampingkannya dari pertemuan puncak para pemimpin yang akan datang karena kurangnya kemajuan dalam pelaksanaan peta jalan perdamaian.

Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta 1 Februari yang menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan yang mematikan, tidak menyebutkan keputusan ASEAN, tetapi mengatakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dilarang, bersama kelompok etnis bersenjata berusaha menyabotase proses perdamaian yang dipimpin ASEAN.

“Lebih banyak kekerasan terjadi karena provokasi kelompok teroris,” kata Min Aung Hlaing dalam pidato di televisi, di mana ia tampil dalam pakaian sipil.

“Tidak ada yang peduli dengan kekerasan mereka, dan hanya menuntut kita menyelesaikan masalah ini. ASEAN harus bekerja untuk itu.”

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Janjikan Pembebasan Lebih dari 5.000 Tahanan Pengunjuk Rasa Penentang Kudeta

Ketua ASEAN saat ini, Brunei, mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT online 26-28 Oktober, setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk perwakilan politik untuk menghadirinya.

Min Aung Hlaing mengatakan Myanmar ingin utusan khusus ASEAN, Erywan Yusof, untuk mengunjungi negara itu sesuai kesepakatan, tetapi beberapa persyaratan dari utusan khusus ASEAN tidak dapat dinegosiasikan. Aung Hlaing tidak menguraikan secara detail tentang hal tersebut.

Keputusan itu diambil setelah pertemuan darurat hari Jumat di antara para menteri luar negeri blok tersebut.

NUG, aliansi luas kelompok anti-kudeta yang mencakup anggota partai penguasa terguling Suu Kyi, telah mendukung pelatihan dan pembentukan milisi yang disebut “Pasukan Pertahanan Rakyat” di balik berbagai penyergapan terhadap pasukan keamanan di beberapa wilayah negara itu.

NUG baru-baru ini mendeklarasikan pemberontakan nasional melawan kekuasaan militer.

Pemerintah bayangan pada hari Senin menyambut keputusan ASEAN tidak mengundang pemimpin junta militer ke KTT, tetapi mengatakan NUG harus menjadi perwakilan yang sah.

“ASEAN tidak memasukkan Min Aung Hlaing merupakan langkah penting, tetapi kami meminta mereka mengakui kami sebagai perwakilan yang tepat,” kata juru bicaranya, Dr Sasa.

Namun, dia mengatakan NUG akan menerima bila ASEAN mengundang perwakilan alternatif Myanmar yang benar-benar netral.

Baca Juga: Menlu RI Sebut Myanmar Tidak Perlu Kirim Perwakilan ke KTT ASEAN

Keputusan ASEAN merupakan langkah berani yang luar biasa bagi blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional lebih menyukai kebijakan keterlibatan atau engagement dan non-intervensi.

Brunei Darussalam, ketua ASEAN saat ini, mengeluarkan pernyataan yang mengungkap kurangnya kemajuan pada peta jalan yang telah disepakati junta militer dengan ASEAN pada bulan April.

Seorang juru bicara pemerintah militer pada akhir pekan menyalahkan "intervensi asing" atas keputusan tersebut.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan reformasi ekonomi. Ribuan lawan junta militer telah ditangkap, termasuk Aung San Suu Kyi.

Pasukan junta militer sudah membunuh lebih dari 1.100 orang, menurut pegiat kemanusiaan dan pemantauan PBB.

Beberapa menit setelah pidato Min Aung Hlaing, televisi pemerintah mengumumkan lebih dari 5.000 orang yang ditangkap atau dikenakan surat perintah penangkapan atas peran mereka dalam unjuk rasa anti-kudeta akan dibebaskan dengan amnesti.

Amnesti itu untuk alasan kemanusiaan, katanya, menyalahkan kelompok oposisi yang dilarang karena memicu kerusuhan.