CANBERRA, KOMPAS.TV - Negara Bagian Australia Selatan menjadi negara bagian keempat di Australia yang melegalkan eutanasia pasca pemungutan suara bersejarah di parlemen, seperti dilansir Xinhua, Kamis, (10/6/2021).
Pemungutan suara di majelis rendah parlemen Australia Selatan menunjukkan hasil 33 suara setuju dan 11 suara menolak untuk kemenangan opsi yang memberikan hak kepada pasien penderita penyakit parah meminta obat mematikan untuk mengakhiri hidup mereka atau eutanasia.
Pemungutan suara itu dilakukan pada Kamis (10/06/2021) dini hari waktu setempat setelah perdebatan selama enam jam terkait peraturan perundang-undangan itu.
Pemungutan suara itu menjadi upaya ke-17 dalam kurun waktu 26 tahun untuk melegalkan praktik mengakhiri hidup secara sukarela dan dengan bantuan (voluntary assisted dying) di negara bagian itu.
Pemungutan suara di majelis tinggi menunjukkan hasil 14 suara mendukung dan 7 suara menentang yang memenangkan rancangan undang-undang (RUU) itu pada Mei lalu.
Baca Juga: Parlemen Spanyol Sahkan Undang-Undang Euthanasia
Namun, pemungutan suara harus kembali dilakukan setelah beberapa perubahan ditambahkan ke dalam RUU itu.
Jika RUU itu kembali mendapat dukungan di majelis tinggi, Australia Selatan akan menjadi negara bagian keempat di Negeri Kanguru itu yang melegalkan eutanasia setelah negara bagian Victoria, Tasmania, dan Australia Barat.
Anggota parlemen Kyam Maher, yang turut mensponsori RUU itu bersama koleganya Susan Close, mengatakan ini merupakan hal bersejarah bagi Australia Selatan.
Maher menjadi pendukung eutanasia setelah menyaksikan ibunya meninggal sembari menahan sakit akibat kanker stadium akhir.
Agar memenuhi syarat untuk menjalani voluntary assisted dying di Australia Selatan, seorang pasien harus merupakan warga negara Australia berusia di atas 18 tahun yang sudah tinggal di negara bagian itu selama setidaknya satu tahun.
Lebih lanjut, mereka harus mengalami kondisi sangat parah yang diperkirakan akan menyebabkan penderitaan tak tertahankan dan kematian dalam hitungan bulan, dan keputusan itu harus disetujui oleh dua dokter secara terpisah dalam periode waktu yang ditentukan.
Baik Kepala Pemerintahan Australia Selatan Steven Marshall maupun pemimpin oposisi Peter Malinauskas memberikan suara dukungan untuk RUU tersebut, namun Malinauskas mengatakan keputusan itu sangat sulit bagi dirinya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.