YANGON, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar mengumumkan darurat militer di wilayah yang lebih luas di kota terbesar di negara itu, Yangon, menyusul tindakan pasukan keamanan membunuh puluhan pengunjuk rasa selama akhir pekan yang melawan kudeta militer bulan lalu.
PBB seperti dilansir Associated Press, Selasa, (16/03/2021) mengatakan setidaknya 138 pengunjuk rasa damai telah tewas di Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari, termasuk sedikitnya 56 orang tewas selama akhir pekan.
Penyiar saluran TV milik militer Myanmar MRTV mengatakan hari Senin (15/03/2021) darurat militer diberlakukan di Dagon Utara, Dagon Selatan, Dagon Seikkan dan Okkalapa Utara, Yangon, juga di Hlaing Thar Yar dan Shwepyitha sejak Minggu malam
Lebih banyak kekerasan oleh aparat keamanan dilaporkan di seluruh negeri pada hari Senin, dengan sedikitnya delapan pengunjuk rasa di empat kota besar atau kecil tewas, menurut penyiar independen dan layanan berita Democratic Voice of Burma.
Foto dan video yang diposting di media sosial menunjukkan konvoi panjang truk memasuki Yangon.
Baca Juga: PBB: Sedikitnya 138 Pengunjuk Rasa Tewas Dibunuh Aparat Keamanan Myanmar Sejak Kudeta
Sedikitnya 38 orang tewas hari Minggu, mayoritas di daerah Hlaing Thar Yar di Yangon, dan 18 orang tewas pada Sabtu, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric. Jumlah tersebut termasuk wanita dan anak-anak, menurut angka dari kantor hak asasi manusia PBB.
Layanan internet diputus di sebagian Myanmar, membuat rumit upaya mengorganisir unjuk rasa baru serta liputan media meskipun akses internet masih tersedia melalui koneksi broadband statik.
Layanan data seluler selalu digunakan untuk menyiarkan liputan video langsung dari aksi unjuk rasa, seringkali menampilkan video pasukan keamanan menyerang para pengunjuk rasa.
Pemblokiran layanan internet memaksa sidan Aung San Suu Kyi mengalami penundaan di ibu kota Natpyitaw, kata pengacaranya Khin Maung Zaw.
Baca Juga: Minggu Berdarah! Jumlah Warga Tewas di Myanmar Lebih dari 30 Orang Dalam Satu Hari
Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan selama kudeta, dan mendapat dakwaan beberapa tindak pidana yang diyakini pendukung mereka bermotivasi politik untuk membuat mereka tidak berdaya secara politik.
Sejak pengambilalihan tersebut, Myanmar berada dalam keadaan darurat nasional, dengan para pemimpin militer bertanggung jawab mengambil alih seluruh sendi pemerintahan.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.