Desakan Untuk Memecat Trump Semakin Menggema di Amerika Serikat

WASHINGTON, KOMPAS TV – Penyerbuan Gedung Capitol atau Gedung Kongres oleh pendukung Presiden Donald Trump pada hari Rabu (06/01/2021) waktu Amerika Serikat membuat sebagian anggota kongres untuk mencopotnya dari jabatan sebelum Presiden terpilih Joe Biden dilantik pada 20 Januari, demikan dilaporkan Reuters, Kamis (07/01/2021)

Reaksi keras datang dari anggota DPR AS yang juga seorang Muslim, Ilhan Omar, “Kita tidak bisa membiarkan dia tetap menjabat, ini adalah perkara menjaga republik ini, dan kita perlu menjunjung tinggi sumpah kita,” tegas Ilhan Omar di Twitter, walau masa jabatan Trump hanya tinggal 2 minggu lagi.

Alexandria Ocasio-Cortex, dari Partai Republik juga menyerukan di Twitternya “Makzulkan”

Ratusan pengunjuk rasa menerabas masuk gedung Capitol sementara beberapa ribu bertahan di luar gedung yang terletak di dekat Gedung Putih.

Terlihat jelas di berbagai siaran langsung televisi, pengunjuk rasa mendobrak pintu, memecahkan jendela dan menerabas barikade lalu memasuki berbagai ruangan penting gedung parlemen.

Baca Juga: Empat Mantan Presiden AS Kecam Demonstrasi di Gedung Capitol oleh Pendukung Trump

Anggota Kongres, Senat, Wakil Presiden petahana kemudian diungsikan ke ruang aman di gedung Capitol.

Seruan dan desakan untuk pemakzulan Trump langsung menggema di berbagai sosial media, terutama dari anggota kongres dan senat Partai Republik, pengamat, bahkan sesama kubu Donald Trump sendiri, termasuk gubernur Vermont Phil Scott.

“Intisari demokrasi dan prinsip-prinsip republik kita saat ini diserang oleh presiden. Cukup ya cukup. Presiden Trump harus mengundurkan diri atau dimakzulkan oleh kabinetnya, atau oleh kongres,” tutur Scott dalam tweetnya.

Anggota kongres David Cicilline dari Partai Demokrat mengatakan, Kongres harus “memakzulkan dan menghukum” Trump karena “ini sungguh keterlaluan dan presidenlah yang menyebabkannya,”

Baca Juga: Rusuh Protes Kekalahan Trump, Kongres Pengesahan Kemenangan Biden Dihentikan Sementara

“Menghasut sebuah kudeta jelas menjadi dasar sebuah pemakzulan,” tutur ketua NAACP Leon Russel di Twitterny.

Russel dan beberapa tokoh lain mendorong kabinet Trump mengaktifkan Amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat, yang berisi perpindahan kekuasaan kepada wakil presiden bila presiden tidak bisa menjalankan tugasnya.

Kolumnis New York Times Thomas Friedman mengatakan, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Mitch McConnell, harus memimpin delegasi pemimpin partai Republik untuk pergi ke Gedung Putih untuk “meminta Trump mengundurkan diri segera atau partai Republik akan bergabung dengan partai demokrat untuk memakzulkan dia”

Ada dua cara untuk mencopot presiden dari jabatannya: penerapan Amandemen ke-25 Konstitusi AS dan pemakzulan yang setujui Senat. Dalam skenario mana pun, Wakil Presiden Mike Pence akan mengambil alih sampai pelantikan Biden terlaksana 20 Januari nanti.

Baca Juga: Biden Sebut Serbuan ke Gedung Capitol oleh Pendukung Trump Sebagai Pemberontakan, Harus Segera Bubar

Sebuah sumber yang mengetahui upaya tersebut kepada Reuters mengatakan sudah ada beberapa diskusi awal di antara beberapa anggota Kabinet dan sekutu Trump sendiri tentang penerapan Amandemen ke-25.

Apa itu Amandemen ke-25?

Amandemen ke-25, yang diratifikasi pada tahun 1967 dan diadopsi setelah pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963, berkaitan dengan suksesi dan kecacatan presiden.

Bagian 4 adalah tentang situasi dimana seorang presiden tidak bisa melanjutkan pekerjaan namun tidak mengundurkan diri secara sukarela.

Penyusun amandemen ke 25 ini jelas tujuannya adalah untuk situasi dimana seorang presiden menjadi tidak mampu karena alasan fisik maupun alasan sakit jiwa, demikian kata para pakar.

Beberapa kalangan pakar lain berpendapat, pemakzulan menggunakan amandemen ke 25 itu juga bisa diterapkan secara lebih luas, seperti kepada presiden yang terlalu berbahaya untuk menjabat.

Baca Juga: Dianggap Panaskan Protes di Gedung Capitol, Pesan Donald Trump Dihapus Facebook, Twitter dan Youtube

Agar amandemen ke 25 konstitusi AS ini bisa diterapkan, Wakil Presiden Mike Pence dan mayoritas anggota kabinet harus mendeklarasikan Trump tidak mampu menjalankan kewajiban kepresidenan sehingga harus turun. Dalam skenario itu, wakil presiden, yaitu Pence, otomatis akan mengambil alih.

Trump kemudian dapat menyatakan bahwa dirinya kembali dapat menjalankan kewajiban, dan bila presiden yang menggantikan (Pence) tidak menyatakan keberatan, Trump akan kembali berkuasa. Bila pernyataan tersebut disengketakan, maka Kongres akan mengambil keputusan, dan presiden pengganti akan tetap memerintah hingga Kongres mengambil keputusan.

Baca Juga: Biden Sebut Serbuan ke Gedung Capitol oleh Pendukung Trump Sebagai Pemberontakan, Harus Segera Bubar

Dalam situasi diatas, dua per tiga mayoritas suara Kongres dan Senat diperlukan untuk  tetap membuat Trump tidak kembali berkuasa, namun Kongres yang dipegang Partai Demokrat hanya perlu menunda pemungutan suara hingga masa jabatan Trump berakhir, tutur Paul Campos, seorang pengajar hukum konstitusi di Universitas Colorado.

Mantan Direktur Komunikasi Gedung Putih Anthony Scaramucci kepada Reuters mengatakan, “Donald Trump dan pejabat yang ditunjuk secara politik perlu dipecat. Mereka telah menodai posisi Amerika Serikat dimata dunia,”

Seorang sumber senior di Kongres mengatakan kepada Reuters bahwa Partai Demokrat di Kongres dapat dengan cepat mengeluarkan Undang-Undang pemakzulan terhadap Trump atas dasar perbuatan penghasutan dan perbuatan yang mendorong tindak kerusuhan, namun kemungkinan hal itu akan gagal di tingkat senat yang saat ini dikendalikan partai Republik.