Rakyat Republik Afrika Tengah Lakukan Pemungutan Suara

Dalam perjalanan kampanye, Touadera telah menggembar-gemborkan kemajuan dalam membangun kembali institusi negara dan menolak seruan oposisi untuk menunda pemilihan.

“Tidak ada krisis kelembagaan. Kita harus melanjutkan pemilihan, ”katanya pekan lalu.

Touadera dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memiliki lebih dari 12.800 penjaga perdamaian berseragam di Republik Afrika Tengah, menuduh Bozize berada di balik serangan pemberontak, yang sempat merebut kota terbesar keempat di negara itu pekan lalu dan menyebabkan gelombang desersi dari tentara.

Pencalonan Bozize ditolak karena dia menghadapi surat perintah penangkapan dan sanksi PBB, karena diduga memerintahkan pembunuhan dan penyiksaan saat menjadi presiden.

Bozize membantah tuduhan itu dan partainya mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan serangan pemberontak terbaru.

Mitra keamanan internasional Touadera telah menanggapi kekerasan terbaru dengan mengirimkan pasukan dan peralatan tambahan, termasuk 300 instruktur militer Rusia dan 300 penjaga perdamaian Rwanda.

Sementara, kepala misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah (MINUSCA) mengatakan Sabtu bahwa misi tersebut '' bertekad '' untuk membantu orang menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilihan presiden dan legislatif negara itu, seperti dilansir Associated Press.

Denise Brown, Wakil Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB di CAR dan Koordinator Kemanusiaan, MINUSCA mengatakan,"Dari pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami telah menerima 300 pasukan penjaga perdamaian tambahan dari misi kami di Sudan Selatan, untuk memperkuat langkah-langkah keamanan (di Republik Afrika Tengah). Kami bertekad, bertekad, bahwa penduduk Afrika Tengah memiliki hak untuk memilih besok. "

Denise Brown juga mengatakan 300 penjaga perdamaian PBB dari Rwanda dikerahkan ke negara itu untuk memperkuat keamanan selama pemilihan hari Minggu (27/12/2020).

Brown berbicara satu hari setelah tiga penjaga perdamaian dari Burundi tewas dan dua lainnya terluka dalam serangan oleh kelompok bersenjata.

Pemerintah menyalahkan kerusuhan itu pada mantan Presiden Francois Bozize, yang kembali dari pengasingan setahun lalu dan telah diblokir untuk mencalonkan diri dalam pemilihan.

Dia dituduh bergabung dengan kelompok bersenjata dalam upaya untuk melancarkan serangan dan kudeta. Bozize membantah tudingan tersebut.

Rwanda, yang memiliki penjaga perdamaian di negara itu, beserta Rusia telah mengirimkan ratusan tentara dibawah PBB untuk mendukung pemerintah saat pemberontak bergerak maju di Bangui.

Pemerintah dan badan-badan internasional menyerukan perdamaian setelah kesepakatan Februari 2019 antara pemerintah dan 14 kelompok pemberontak.