10 Negara ASEAN Bersama 5 Lainnya Teken Kerja Sama Perdagangan Terbesar Dunia

KOMPAS.TV – Sebanyak 10 negara ASEAN bersama 5 negara lain, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru sepakat membentuk blok perdagangan terbesar di dunia, atau sepertiga perdagangan dunia.

Kesepakatan perdagangan bebas bertajuk The Regional Comprehensive Economic Partnership, atau RCEP, ditandatangani hari Minggu (15/11/2020) secara virtual oleh kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dengan Vietnam sebagai tuan rumah.

“Dengan senang hati setelah 8 tahun kerja keras bersama, per hari ini, kita secara resmi mengakhiri negosiasi untuk menandatangani kesepakatan,” tutur Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc seperti yang dilaporkan Associated Press.

Baca Juga: Jokowi Dorong Kerja Sama Ekonomi Digital di KTT ASEAN-China

“Kesimpulan dari perundingan RCEP, yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas terbesar di dunia, adalah memberi pesan kuat tentang kokohnya kepemimpinan ASEAN dalam mendukung sistem perdagangan multilateral, dalam menciptakan struktur perdagangan yang baru di kawasan, memungkinkan adanya fasilitasi perdagangan yang berkelanjutan, membangkitkan kembali rantai pasokan yang terganggu akibat Covid-19, serta membantu pemulihan pasca pandemi," sambungnya.

Associated Press melaporkan, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP telah ditandatangani secara virtual hari Minggu (15/11/2020) di sela KTT ASEAN.

Kesepakatan regional ini beranggotakan 10 negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Timor Leste) ditambah China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Amerika Serikat tidak termasuk ke dalam kesepakatan ini.

Beberapa sumber yang terlibat dalam kesepakatan itu mengatakan, pintu masih terbuka bagi India untuk bergabung.

Sebelumnya India menarik diri di tengah badai kecaman dalam negeri yang tidak setuju atas persyaratan untuk membuka pasar dalam negeri.

Kesepakatan ini dilihat tidak akan sejauh tingkat Uni Eropa dalam mengintegrasikan ekonomi masing-masing anggotanya, namun mengembangkan diri berangkat dari kesepakatan perdagangan bebas yang saat ini sudah ada.

Kesepakatan ini memunculkan dampak simbolis yang cukup kuat, bahwa setelah hampir 4 tahun pemerintahan AS menggelar kebijakan “Amerika Dulu” dengan membangun kesepakatan dagang antar negara/bilateral, Asia tetap berpegang pada kerja sama multilateral untuk menuju perdagangan bebas, yang dilihat sebagai formula mustajab untuk kemakmuran di masa depan.

Baca Juga: Dari A sampai Z, Beratnya Tantangan Perdagangan Global

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menegaskan dukungan Jepang dalam memperluas zona ekonomi yang bebas dan adil, termasuk untuk menerima kembali India, dan mendapat dukungan negara-negara lain yang lebih luas.

Hal tersebut dikatakan PM Jepang menjelang pertemuan tingkat tinggi virtual antar kepala negara untuk meresmikan kesepakatan ini.

Kesepakatan ini juga dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi China, yang merupakan pasar terbesar di dunia. Sebab ini membuat China dapat menyebut diri sebagai “Juara globalisasi dan kerjasama multilateral.

Selain itu, bagi China, keanggotaan di RCEP membuka pintu bagi pengaruh yang lebih besar dari China atas aturan-aturan yang mengatur perdagangan regional.

Demikian pengamatan Gareth Leather, Ekonom Asiasenior dari Capital Economics dalam sebuah laporan.

Sekarang, setelah Amerika Serikat memiliki presiden terpilih, Asia menunggu bagaimana kebijakan perdagangan AS setelah Joe Biden memegang tampuk kepresidenan AS.

Sebagian analis masih ragu apakah Biden akan kembali bergabung ke dalam pakta perdagangan lintas Pasifik (Trans Pacific Partnership) atau menarik kembali berbagai sanksi yang diterapkan Trump terhadap China, di tengah rasa frustasi AS atas catatan perdagangan dan HAM China, serta tuduhan mata-mata dan pencurian teknologi.

Kalangan pengkritik kesepakatan perdagangan bebas mengatakan, kesepakatan tersebut cenderung berakibat melayangnya pekerjaan manufaktur ke negara lain.

Michael Jonathan Green dari CSIS AS mengatakan, setelah memenangkan negara-negara bagian yang merupakan tuan rumah industri manufaktur AS dalam pemilu presiden awal November kemarin, Biden tidak akan blunder dengan bergabung kembali ke dalam TPP.

Green lebih jauh melihat pesatnya pertumbuhan pengaruh China akan membuat Biden kemungkinan lebih aktif dengan negara-negara Asia Tenggara demi tujuan melindungi kepentingan AS.

Baca Juga: Rayakan 45 Tahun Asean - Selandia Baru, Jokowi Ingin Perkuat Kerja Sama

Asia Tenggara memiliki pasar 650 juta orang yang selama ini tumbuh pesat, namun terjengkang akibat pukulan pandemi Covid-19 dan saat ini membutuhkan dorongan baru untuk bangkit dan tumbuh

RCEP awalnya akan menjadi pasar bagi 3,6 miliar penduduk dan secara total akan berkekuatan sepertiga perdagangan dunia dan PDB global.

Tanpa India, RCEP tetap akan menjadi pasar dengan 2 miliar penduduk dan hampir sepertiga perdagangan dunia. Jumlah yang menggiurkan untuk negara pengekspor manapun.

USMCA, atau Kesepakatan Perdagangan AS, Meksiko dan Kanada memiliki kegiatan perdagangan lebih sedikit namun hanya sepersepuluh dari populasi dunia.

USMCA adalah versi revisi dari NAFTA yang perubahannya dipimpin presiden AS Donald Trump. Kesepakatan Uni Eropa dan TPP, yang ditolak Trump, juga lebih kecil.

Sebelumnya, India mundur dari RCEP karena menolak kalangan petani dan industri harus menghadapi kompetisi asing.

Di antaranya, peternak penghasil susu India khawatir denga kompetisi melawan penghasil susu dan keju Australia dan Selandia Baru.

Di samping itu, kalangan produsen kendaraan khawatir adanya impor kendaraan dari negara anggota RCEP. Namun, kekhawatiran terbesar adalah banjir barang-barang dari China ke India.

Perdagangan dan penanaman modal tumbuh sangat pesat di Asia satu dekade terakhir, terlepas dari konflik antara AS dan China, yang menghasilkan perang tarif senilai miliaran dollar AS bagi kedua negara tersebut.

Kesepakatan RCEP cukup luwes untuk menampung kepentingan yang berbeda dari setiap negara anggota mulai dari Myanmar, Singapura, Vietnam dan Australia.

Tidak seperti Comprehensive TPP dan Uni Eropa, RCEP tidak menerapkan standar yang sama dan baku di bidang tenaga kerja dan lingkungan, atau membuat negara anggota harus berkomitmen membuka sektor yang rapuh dari ekonomi mereka.

Namun begitu RCEP menerapkan aturan perdagangan yang akan memfasilitasi penanaman modal dan kegiatan perdagangan lain di wilayah, seperti dituturkan Jeffrey Wilson, direktur penelitian USAsia Center yang berpusat di Perth Australia dalam laporan kepada Asia Society.

“RCEP adalah landasan yang sangt dibutuhkan kawasan untuk bangkit setelah badai Covid-19 berakhir,” ujar Jeffey menambahkan. (Edwin Shri Bimo)

Baca Juga: Erick Thohir di Inggris Bukan Hanya Bahas Vaksin tapi Jalin Kerja Sama Bisnis