Erick Thohir Perintahkan 8 BUMN Bantu Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap satuan BGN yang tersebar di seluruh provinsi, akan mengelola sekitar Rp9-Rp11 miliar per tahun untuk program makan bergizi gratis.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp9-11 miliar per tahun, di mana 85 persen dari uang yang dikelola itu untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 yang dipantau secara daring, Kamis (7/11). 

Baca Juga: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Jelaskan Alasan Makan Bergizi Gratis Baru Berjalan di Januari 2025

Ia mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2 triliun. Angka tersebut dinilai kurang untuk memenuhi program makan bergizi gratis. Sehingga BGN akan mengucurkan dana kurang lebih Rp8 triliun.

“Di NTT akan ada 749 titik pelayanan, dan uang yang akan mengalir ke NTT kurang lebih Rp8 triliun. Jadi APBD NTT hanya Rp2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” terangnya.

Menurutnya, kucuran dana tersebut dapat menjadi penggerak roda ekonomi di setiap lokasi. Uji coba di 100 titik dari Sabang-Merauke akan dimulai pada Desember 2024.

“Kami akan melakukan uji coba bulan Oktober-November ini di Petamburan dan Bogor, akan bertambah, kemudian Desember kami akan melakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia mulai Sabang-Merauke,” ungkapnya. 

Baca Juga: Wakil Menteri Pertanian Sebut 50 hingga 60 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Makan Bergizi Gratis

Ia menegaskan, untuk sementara, seluruh wilayah percontohan program makan bergizi gratis ada di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim), dan pemerintah daerah tidak perlu mengalokasikan dana untuk makan bergizi gratis, cukup menyiapkan infrastrukturnya saja.

“Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, jadi siapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan, bangunan, dan lain-lain sehingga uangnya tidak hilang,” paparnya.

Dadan mengemukakan, BGN terus menerima masukan dari seluruh pemerintah daerah dan TNI/Polri karena program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh daerah.

Untuk 2025, anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun.

Usai sidang paripurna bersama DPR RI, Dadan menyebut ada kemungkinan penambahan anggaran sekitar Agustus 2025.