Produksi Kurang, Wamentan Minta Badan Gizi Nasional Tidak Paksakan Susu di Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkap, pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), agar tidak memaksakan menu susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Sudaryono mengatakan, jika susu diwajibkan ada dalam menu Makan Bergizi Gratis, maka pasokannya tidak akan memenuhi, lantaran produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi. Ia meminta Badan Gizi Nasional untuk mengganti susu dengan sumber protein lainnya. 

"Susu itu memang produksinya belum cukup, kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu," kata Sudaryono di Jakarta, Selasa (29/10/2024). 

Menurutnya, susu tidak harus ada dalam makan bergizi gratis karena bisa diganti dengan protein hewani lainnya. Seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Baca Juga: Kementan Tegaskan Tak Ada Impor Susu 1,8 Juta Ton dari Vietnam untuk Makan Bergizi Gratis

Jika nanti produksi susu nasional sudah bisa mencukupi, maka bisa dimasukkan ke program MBG secara bertahap. Substitusi susu dengan sumber protein lainnya juga agar tak membebani negara yang harus mengimpor susu dalam jumlah besar. 

"Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu kita, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu, di beberapa daerah sentra-sentra susu seperti di Banyumas, Boyolali, yang dia dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya," terangnya seperti dikutip dari Antara. 

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, pemerintah tidak berencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam, untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono mengatakan, pemerintah justru mengundang investor Vietnam menanamkan modalnya di Indonesia membangun industri sapi perah di Tanah Air.

Baca Juga: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Jelaskan Alasan Makan Bergizi Gratis Baru Berjalan di Januari 2025

Pernyataan itu ia sampaikan untuk memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara, Minggu (27/10).  

Dengan investasi dari Vietnam, maka produksi susu dalam negeri akan meningkat untuk digunakan dalam program MBG dan mencapai kemandirian pangan.

Ia menjelaskan, investor asal Vietnam kini tengah menjajaki peluang investasi industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mereka rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Baca Juga: Pendaftaran Seleksi Petugas Haji 2025 Segera Dibuka: Ada Syarat Baru, Usia 45 Tahun Bisa Daftar

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," ujarnya. 

"Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," katanya lagi. 

Investasi itu juga bisa menciptakan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan susu cair sebagai alternatif atau pengganti susu kemasan dalam menu makan bergizi, karena susu menjadi komponen yang paling mahal dalam program tersebut.

Baca Juga: Kemenperin Sebut Pemberian Dana Talangan Pemerintah Jadi Opsi Penyelamatan Sritex

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, komponen susu menjadi salah satu evaluasi terkait program makan bergizi yang disoroti oleh Presiden Prabowo yang disampaikan dalam retreat kepada para menteri, wakil menteri dan kepala badan di Akmil Magelang, Minggu (27/10). 

"Susu salah satu komponen yang paling mahal di dalam komponen makan bergizi ini. Jadi, kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo seperti dikutip dari Antara. 

Ia menjelaskan, bahwa masalah menu menjadi catatan yang akan dievaluasi sebelum program makan bergizi tersebut mulai berjalan pada Januari 2025.

"Beberapa negara yang lain itu sudah berjalan puluhan tahun. Kami minta doanya. Kami mohon doa restunya. Mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna," ucap Prasetyo Hadi.