Peneliti Sebut Pemerintah Harus Bayar Utang Sritex jika Mengambil Alih Perusahaan Itu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jika pemerintah mengambil alih PT Sritex, mau tidak mau harus membayar utang sebesar Rp25,2 triliun yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Penjelasan itu disampaikan oleh peneliti senior Indef, Tauhid Ahmad, dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (29/10/2024).

“Mau tidak mau, begitu. Kalau memang tadi katakanlah menjadi kehadiran (pemerintah) itu jelas,” kata dia menjawab pertanyaan mengenai apakah pemerintah harus membayar utang Sritex juka mengambil alihnya.

“Kalau kehadiran itu hanya menunggu sampai itu mati, maka ya akan sangat sulit, karena yang dibutuhkan kan membayar utang, membayar kewajiban,” tegasnya.

Baca Juga: Dinyatakan Pailit, Dirut Sritex: Ajukan Kasasi ke MA

Dalam dialog itu, Tauhid juga menjawab pertanyaan mengenai apakah ada alokasi anggaran untuk model penyelamatan pada kasus yang dihadapi oleh PT Sritex.

Menurut dia, jika model seperti ini, biasanya pemerintah harus menanamkan modalnya, dan kemudian mengambil alih.

“Biasanya kalau model seperti ini berarti kan pemerintah harus menanamkan modalnya ya di satu perusahaan yang kemudian diambil alih menjadi salah satu institusi milik negara,” katanya.

“Katakanlah secara operasional masih jalan tetapi memiliki utang yang besar, maka otomatis harus diambil alih dan kemudian menjadi tanggung jawab negara,” tegasnya.

Hanya saja, kata dia, saat ini pemerintha belum memiliki portofolio di bidang usaha industri tekstil maupun produk tekstil.

“Problemnya adalah di bisnis ini pemerintah belum punya portofolio. Belum punya portofolio di industri tekstil maupun produk tekstil. Beda misalnya di bidang energi, besi, baja, ataupun yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer menjelaskan, alasan pemerintah fokus menyelamatkan PT Sritex yang dinyatakan pailit.

Menurut Noel, sapaan akrabnya, pihaknya melihat ada puluhan ribu buruh yang menggantungkan nasibnya pada perusahaan tersebut.

“Pertama, karena kita melihat di situ ada puluhan ribu buruh yang menggantungkan nasibnya,” kata dia menjawab pertanyaan mengenai fokus pemerintah menyelamatkan Sritex yang merupakan perusahaan swasta.

“Kedua, juga kita lihat efek dominonya, di situ ada rumah makan, warteg, ojek, kos-kosan.  Kalau seandainya 50 ribu ini dipecat, kan efek dominonya tidak bagus,” lanjut dia.

Ia menambahkan, tugasnya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah memastikan negara hadir dalam masalah tersebut.

“Tugas saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ya fokus saya bagaimana melihat problem ini dari sudut pandang negara, bahwa negara harus hadir,” tuturnya.

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Presiden Prabowo Ingin Selamatkan Sritex

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pihak PT Sritex sedang melakukan kasasi dan pihaknya mendukung proses ini.

“Tidak terlalu kita risaukan, yang paling penting tugas kita adalah hadir. Negara harus hadir di tengah ketidakpastian ini, negara harus mengambil alih, dan negara harus memastikan semua baik-baik saja,” bebernya.