Jokowi Kenang Tingkat Kepuasan Publik Sempat Anjlok Gara-Gara Harga BBM Naik

KAB. PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenang saat tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap pemerintahannya sempat anjlok karena kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Yaitu dari 73 persen menjadi 42 persen. 

Ia menceritakan, hal itu terjadi awal-awal kepemimpinannya. Saat itu Jokowi memutuskan mengurangi anggatan subsidi BBM, sehingga harganya naik. 

"Kembali ke 10 tahun yang lalu, saya ingat dulu saat pengalihan subsidi BBM, subsidinya kita potong tetapi harganya tentu naik," kata Jokowi saat membuka acara ompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

"Saat itu, saya ingat approval rating saya 72 (persen) karena menaikkan BBM jatuh melorot menjadi 43 persen, tetapi sudah saya hitung ya itu sebuah risiko yang harus saya ambil, memutuskan sesuatu yang memang kita rencanakan kita ukur, dan berani atau tidak, saya putuskan berani," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Baca Juga: Jokowi Minta Kementerian ESDM Dorong Lifting Migas: Seliter Pun Tidak Boleh Turun

Ia mengatakan, langkah pengurangan subsidi BBM kala itu harus diambil, agar pemerintah punya ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.

"Kira-kira melompat ruang fiskal kita tambahnya ada Rp170-an triliun saat itu. Dari situlah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ujar Jokowi. 

Dana ratusan triliun itu, lanjutnya, digunakan untuk membangun infrastruktur guna mendorong perekonomian. Diantaranya adalah jalan tol dan jalan desa. 

Ia lantas menyatakan, pemerintah sudah membangun 366.000 kilometer jalan desa selama satu dekade. Namun jumlah itu dirasa masih kurang lantaran jumlah desa di tanah air yang sangat banyak. 

Baca Juga: Jokowi Segera Teken Kenaikan Tukin PNS Kementerian ESDM

"Coba kita lihat jumlah desa di Indonesia ada 74.800 desa, kalau yang dibangun 366.000 km, artinya satu desa hanya 4-5 km, logis nggak? Justru kurang kalau menurut saya, seharusnya tidak segitu, seharusnya dua kali sampai tiga kali dari sekarang," ucap Jokowi. 

Jokowi menilai, jalan desa punya peran sangat penting sebagai jalur distribusi hasil produksi petani. Begitu juga untuk menyalurkan produksi hasil perkebunan. 

Jokowi bilang, jalan desa tidak kalah penting dari jalan tol. 

"Selama 10 tahun kepemimpinan di Indonesia, pemerintah telah merealisasikan keberpihakan anggaran pada pembangunan jalan desa baru, meskipun orang-orang lebih sering membicarakan jalan tol," sebutnya. 

Baca Juga: Jokowi Ungkap Manfaat Smelter Emas Freeport dalam Acara Kompas 100 CEO Forum di IKN

Selain menopang akses jalan bagi kebutuhan petani dan pekebun, kata Jokowi, pemerintah juga merealisasikan 6.800 embung bagi kebutuhan cadangan air mereka.

Selain itu, total ada pembangunan 14.700 pasar desa sebagai sarana pemasaran produk pertanian dan perkebunan.

Sementara itu, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.433 kilometer (km).

"Jalan tol sampai saat ini kira-kira 2.433 kilometer, di mana kalau kita ingat sejak tahun 1978 (Tol) Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu itu hanya kira-kira 780 kilometer, selama 40 tahun lebih hanya 780 kilometer," ungkapnya.