Ekonom Soroti Angka Pertumbuhan Ekonomi, Anggaran Pendidikan, dan Infrastruktur di RAPBN 2025

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 yang sebesar 5,2 persen adalah target yang moderat. 

Lantaran, presiden terpilih Prabowo Subianto akan kesulitan jika target pertumbuhan ekonomi tahun depan sangat tinggi. 

Apalagi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, target pertumbuhan hanya sekali tercapai sekali, yakni pada tahun 2022.

“Bagi Prabowo, berat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke angka delapan persen,” kata Nailul seperti dikutip dari Antara, Jumat (16/8/2024). 

Baca Juga: Jokowi Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,2 Persen, Tumpuannya Konsumsi Domestik

Nailul juga memberi sejumlah catatan terhadap RAPBN 2025 yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Paripurna DPR Jumat siang. 

Ia menyoroti besaran dana pendidikan, yang terkesan dibuat pas dengan mandatory spending sejumlah 20 persen dari negara. Seharusnya jumlahnya lebih dari itu. 

Pasalnya, kebutuhan untuk belanja pendidikan meningkat akibat masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun.

Belum lagi kebutuhan untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Jokowi menyebut masalah itu harus dibereskan agar Indonesia tak masuk dalam jebakan kelas menengah. 

Baca Juga: Defisit RAPBN 2025 Dipatok Rp616,2 T, Jumlahnya 2,53 Persen dari PDB

Jadi, kata dia, seharusnya anggaran pendidikan ditambah lagi. 

Selanjutnya, anggaran infrastruktur berkurang dibanding 2024, kendati pembiayaan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berlanjut. Artinya, ada proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi yang akan dirasionalisasikan.

“Hal ini senada dengan komitmen Prabowo untuk menggunakan APBN untuk fokus ke pembangunan pangan dan sumber daya manusia,” ujar Nailul. 

Berikutnya, penerimaan perpajakan diprediksi hanya tumbuh 7,8 persen. Artinya, memang tidak memerlukan yang lebih dari perpajakan. Kecuali target tahun 2024 tidak tercapai yang artinya pertumbuhan penerimaan perpajakan bisa lebih dari 7,8 persen.

Terakhir, defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 2,29 persen menjadi 2.53 persen, yang berarti terdapat ruang lebih luas bagi pemerintahan selanjutnya untuk menarik utang lebih banyak di anggaran tahun depan.

Baca Juga: Jokowi Bacakan Nota Keuangan RAPBN 2025, Pendapatan Negara Ditarget Rp2.996,9 T

“Hal ini harus disikapi dengan hati-hati agar porsi utang terhadap PDB tidak meningkat,” ucap Huda.

Pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun. Adapun jumlah defisit itu lantaran pendapatan negara hanya Rp2.996,9 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. 

"Akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Gedung DPR Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Berikut gambaran RAPBN 2025

Pendapatan Negara 

Total pendapatan negara Rp2.996,9 triliun:

• Penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Baca Juga: Prabowo Subianto Punya Anggaran Belanja Rp3.613 T di Tahun Pertama Menjabat Presiden RI

Belanja Negara 

Belanja Negara Rp3.613,1 triliun: (pemerintah pusat Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun)

• anggaran pendidikan Rp722,6 triliun
• anggaran perlindungan sosial Rp54,7 triliun 
• anggaran kesehatan Rp197,8 triliun 
• anggaran ketahanan pangan Rp124,4 triliun
• anggaran infrastruktur Rp400,3 triliun. 
• anggaran subsidi dan kompensasi Rp525 triliun