Luhut Bilang Anggaran Makan Bergizi Gratis hingga IKN Aman untuk 5 Tahun ke Depan

DENPASAR, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pendanaan untuk program makan bergizi gratis hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan, tidak ada masalah. 

Kesimpulan itu didapat dari hasil kajian tim Kementerian Koordinator Marves. Menurut Luhut, pemerintah bisa mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun untuk program-program tersebut termasuk pembangunan tol Sumatera, dengan menjaga defisit APBN di level 2,5 persen. 

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024). 

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya seperti dikutip dari Antara. 

Baca Juga: Cukupkah Rp 71 Triliun untuk Jalankan Program Prabowo-Gibran, 'Makan Bergizi Gratis'?

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut bisa terealisasi. Di antaranya dengan memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan, dan tidak ada yang menunggak pajak.

Dengan begitu, program makan bergizi bisa berjalan dan program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN, bisa dituntaskan.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyepakati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) akan dilakukan secara bertahap. 

Baca Juga: Tim Prabowo Sambut Baik Anggaran Makan Bergizi Rp71 T, tapi Masih Bisa Berubah di DPR

Di tahun pertama pemerintahan Prabowo yaitu tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program itu adalah sebesar Rp71 triliun.

Kesepakatan itu dicapai dalam proses komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan saat ini dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditunjuk Prabowo.

“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify (klarifikasi) terkait Program Makan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

“Pak Prabowo menyetujui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama 2025 disepakati alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujarnya, dipantau dari Breaking News Kompas TV.

Baca Juga: Luhut Ungkap Ada Sejumlah Konglomerat Asing yang Minat dengan Family Office di Bali

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis itu sudah masuk dalam postur defisit RAPBN 2025, yang sebesar 2,29 hingga 2,82 persen.

“Angka 71 itu bukan on top di atas itu (range deficit), tapi sudah di dalamnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.

“Tidak ada gap antara RUU (APBN) yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program priotitas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru terpilih Prabowo Subianto,” sebutnya.

Baca Juga: Diprotes Pengusaha, Kemenkeu Sebut Rencana Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China Masih Dibahas

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Prabowo sudah menyetujui asumsi makro yang disusun oleh pemerintah saat ini, termasuk Sri Mulyani. 

Airlangga mengungkap, pihaknya bersama Sri Mulyani telah bertemu dengan Prabowo bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. 

"Telah ada pertemuan antara pemerintah, dengan presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menkeu, Mas Thomas Djiwandono, presiden terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sudah melakukan rapat. Dalam rapat itu dijelaskan kondisi ekonomi dan RAPBN 2025," kata Airlangga.

"Dalam rapat tersebut, pemerintah dan presiden terpilih pada prinsipnya setuju dengan RAPBN dan asumsi makro yang sedang dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan dengan DPR yang akan berjalan," ujarnya.

Baca Juga: Respons Prabowo dan Menpora Dito soal Desain Jersey Merah Putih Karya Didit Hediprasetyo

Airlangga mengungkapkan, dalam RAPBN 2025 yang masih dibahas dengan DPR, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen. 

Selanjutnya defisit 2,29-2,82 persen dan rasio utang di bawah 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).