Pertamina Catat 31 Juta NIK Digunakan untuk Transaksi Pembelian LPG 3 Kg sejak Januari 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pertamina Patra Niaga mencatat ada 31 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah melakukan transaksi pembelian LPG 3 kilogram (kg) sejak Januari 2024.

Yaitu sejak masyarakat diwajibkan menunjukkan KTP untuk kemudian NIK-nya akan dicek melalui Merchant Apps Pertamina (MAP) di pangkalan sebelum dapat membeli LPG bersubsidi. 

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengungkap, 85 persen dari total transaksi ini tercatat untuk konsumen Rumah Tangga, dan 15 persen sisanya merupakan UMKM serta petani dan nelayan sasaran. 

"Sejak bergulir di 1 Januari lalu, tercatat 31 juta NIK sudah melakukan transaksi dengan total lebih dari 495 juta tabung LPG 3 kg," kata Riva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2024). 

Baca Juga: Jokowi Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM

"(Sebanyak) 248.000 lebih pangkalan di 411 kota dan kabupaten yang sudah konversi kini sudah siap melayani Subsidi Tepat LPG 3 Kg," tambahnya. 

Riva menyatakan, Pertamina juga berkomitmen menyalurkan LPG dan BBM bersubsidi secara transparan dan sesuai kuota yang ditetapkan. 

Yaitu berdasarkan SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 untuk penyaluran BBM Bersubsidi, untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).

"Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” tuturnya. 

Baca Juga: THR dan Gaji ke-13 PNS Bebas Potongan Iuran dan Pajaknya Ditanggung Pemerintah

Pertamina Patra Niaga juga akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.

Riva menjelaskan, dalam memastikan penyaluran subsidi energi khususnya BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga melakukan beberapa inovasi, terutama melalui program digitalisasi.

"Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,” ujarnya. 

Sebelum aturan wajib KTP saat beli LPG, program Subsidi Tepat JBT Solar sudah lebih dulu diuji coba sejak tahun 2022, dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code pada Bulan Juli 2023 lalu.

Baca Juga: Mantap! THR dan Gaji ke-13 PNS Naik 8 Persen, Termasuk Tunjangan Kinerja 100 Persen

Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital. 92% merupakan penyaluran ke kendaraan dan 8% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.

Selain Subsidi Tepat, Riva mengatakan Pertamina Patra Niaga saat ini bisa mengakses Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Center (PIEDCC).

Didukung dengan digitalisasi di Fuel dan LPG Terminal serta digitalisasi SPBU, Riva mengatakan saat ini proses distribusi hingga stok di SPBU dan Pangkalan LPG dapat dipantau secara real time.

“Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,” terangnya. 

Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp197,6 Triliun, Simak Jadwal Penukaran Uang yang Dibuka Hari Ini

Senada dengan Riva, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga adalah untuk memastikan tugas pemerintah kepada Pertamina untuk mendistribusikan subsidi energi dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang tepat.

“Pertamina secara berkelanjutan akan memonitor dan mengevaluasi proses distribusi subsidi energi. Inovasi akan terus dilakukan. Semua ini tujuannya agar subsidi energi tepat sasaran yang kemudian dapat membantu daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil,“ jelas Fadjar.