Dirut Bulog: Harga Gabah yang Tinggi jadi Salah Satu Sebab Harga Beras Mahal

Baca Juga: Beras Langka dan Mahal, Wapres Minta Pasokan Beras Segera Digelontorkan ke Pasaran

Erick mengunjungi pasar itu bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi.

Mereka melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta beras cadangan Bulog agar membanjiri pasar-pasar. 

Erick berujar, harga pangan dunia naik bukan kali ini saja, namun sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Selain faktor geopolitik, harga beras dan pangan juga naik akibat musim tanam dan musim panen. 

"Karena siklusnya hari ini, kita lihat juga bagaimana nanti di Maret itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton seperti data-data yang disampaikan," ujarnya. 

Sambil menunggu musim panen tiba, Ketum PSSI itu menyebut pemerintah berupaya melakukan intervensi dalam menahan gejolak harga yang lebih tinggi.

Salah satunya lewat impor beras dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP). 

Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan 15 Februari 2024, Cek Penerimanya Pakai Data KTP via HP di Situs Ini!

"Bapak Presiden juga mengecek langsung di beberapa titik, karena itu diambil kebijakan kita gelontorkan lagi 250.000 ton SPHP, supaya keresahan itu tidak terjadi dan kita bisa pastikan stok beras cukup, kita itu ada 1,2 juta ton dan nanti ada masuk lagi 500.000 ton, jadi Insya Allah cukup," tuturnya. 

Ia melanjutkan, saat ini masyarakat memiliki sejumlah opsi jenis beras premium dengan harga Rp 69.500 per 5 kg atau Rp 54.500 per 5 kg dengan jenis beras SPHP.

Dengan begitu, Erick menyebut masyarakat bisa melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan dan daya beli.

"Tapi pemerintah memastikan 250.000 ton kita gelontorkan, terima kasih sama direksi Bulog yang hadir hari ini untuk terus menjaga komitmen supaya di pasaran itu cukup," sambungnya. 

Ia menuturkan, pemerintah juga terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg. Erick mengatakan kebijakan tersebut tidak ada di negara lain.