Pengamat Nilai Efektivitas Bansos Berkurang Jelang Pemilu, Pendataan Juga Longgar

Pemerintah mengatakan perpanjangan waktu pemberian bansos beras dilakukan karena harga beras belum turun signifikan sejak bansos beras diberikan. 

Tapi ada juga pihak yang mengaitkan perpanjangan waktu pemberian bansos beras itu dengan Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada Februari tahun depan.

Menanggapi hal itu, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto mengaku penyaluran bansos beras tidak terkait dengan kampanye politik jelang Pemilu 2024.

“Untuk menjaga itu (bantuan sosial beras) dari komoditas politik maka data penerima manfaat itu sudah (dalam bentuk daftar) penerima, yang tahun depan kita datanya dari Kemenko PMK,” kata Budi di Jakarta, Jumat (17/11/2023), seperti dikutip dari Antara. 

Ia menegaskan bansos beras disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) secara akuntabel untuk menghindari keterkaitan dengan kampanye pasangan capres-cawapres tertentu.

“Bulog diberikan data penerima sebanyak sekitar 22 (juta penerima) karena datanya dari Kemenko PMK. Data itu sudah berdasarkan nama dan alamat di daerah. Nah Bulog atas data itu yang memberikan ke penerima,” terangnya. 

Baca Juga: Momen Jokowi Takjub dengan Pertanyaan Anak SD soal Pembangunan di Papua

Budi menekankan, penyaluran bantuan beras tersebut dibagikan langsung oleh Bulog. Sehingga netralitas tetap terjaga, utamanya jelang pesta demokrasi 2024.

“Ada satu kasus penjabat gubernur di satu wilayah datang ke kami mencak-mencak (marah) kenapa Bulog memberikan bantuan kepada orang itu, kok tidak bisa saya (penjabat gubernur) yang menentukan, itu salah satunya (karena) Bulog sudah mendapatkan data. Jadi tinggal melaksanakan (penyaluran) saja,” katanya. 

Ia juga mengatakan kemasan bantuan sosial beras tidak akan memajang foto salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

Apabila ditemukan pelanggaran, kata Budi, akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, Budi mengatakan bansos beras akan dibagikan sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Kalau Bulog menemukan kasus tertentu diinformasikan kepada Satgas Pangan, saat mau pembayaran kan diaudit sama kami (Bapanas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ucapnya.