4 Kebijakan Baru Pemerintah: BLT El Nino Sampai Bebas Biaya Administrasi Rumah Murah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka merespons gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino.

“Saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan APBN untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Juga ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Ia menerangkan, El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya proyeksi perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah kita juga ingin memperkuat kegiatan ekonomi terutama di level grass root dengan UMKM," ujar Sri Mulyani. 

"UMKM kita juga kita ingin terus dorong, terutama untuk penyaluran KUR dan juga kita ingin makin meningkatkan terutama sektor properti perumahan,” tambahnya. 

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Akan Bagikan BLT El Nino hingga Desember, 2 Kali Cair, Total Rp400 Ribu

Berikut  kebijakan pemerintah untuk jaga stabilitas dan pemulihan ekonomi:

1. Bansos Beras

Sri Mulyani menjelaskan, paket kebijakan pertama adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi. Seperti diketahui, harga beras terus naik dalam beberapa bulan terakhir. 

"Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram pada bulan Desember, dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun," ucap Sri Mulyani. 

2. BLT El Nino

Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan, selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Sehingga total KPM akan mendapat BLT sebesar Rp400 ribu. 

3. Percepatan Penyaluran KUR

Sri Mulyani menginstruksikan perbankan untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai mudal UMKM. Ia menilai, penyaluran KUR belum maksimal. 

Baca Juga: Pengelola Pernah Diundang untuk Evaluasi Standar Keamanan Jembatan Kaca di Banyumas, tapi Tak Datang

Hingga September 2023 penyaluran KUR terealisasi Rp177,5 triliun, sedangkan target penyaluran KUR tahun ini Rp297 triliun. 

“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp297 targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” jelas Sri Mulyani. 

Ia meminta perbankan yang mendapat mandat penyaluran KUR, untuk membuat program terobosan. 

"Kami minta terutama pada bank-bank penyalur KUR, yang terbesar barangkali BRI dalam hal ini, untuk melakukan extra effort, menyalurkan KUR yang disubsidi bunganya. Mereka bahkan sudah melakukan dengan weekend banking, jadi diharapkan selama weekend, karena ini tinggal 2 bulan lagi,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, sisa KUR Rp120 triliun bisa terserap UMKM dalam sisa tahun ini. 

Baca Juga: Siap-Siap Berburu Tiket Pesawat Murah, Ada Garuda Indonesia Travel Fair Mulai 27 Oktober

4. Insentif Properti

Kebijakan selanjutnya adalah insentif untuk sektor properti, guna mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.