Soal Proyek Rempang Eco-City, Menteri Bahlil Khawatir Ditinggal Investor: Kita Butuh Mereka

BATAM, KOMPAS.TV - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa percepatan pengembangan proyek Rempang Eco-City perlu dilakukan dengan cepat.

Pasalnya, ia menilai bahwa investasi harus direbut, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," kata Bahlil di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023).

Ia mengatakan, Indonesia berkompetisi untuk mendapatkan investasi dari luar negeri agar bisa menciptakan lapangan kerja bagi rakyat.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar di ASEAN saat ini diraih negara Singapura di posisi pertama," ujarnya. 

"Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Singgung Konflik Rempang di Kuliah UI, Jelaskan soal Konflik Agraria Tanah Adat

Ia mengungkapkan, total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City mencapai lebih dari Rp300 triliun. 

Pada pengembangan tahap awal, kata dia, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp175 triliun.

Dana tersebut, kata Bahlil, akan berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara.

Ia mengklaim, manfaat pengembangan proyek ini juga akan dirasakan oleh masyarakat berupa lapangan pekerjaan yang melimpah.
 
"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," ujarnya.

Baca Juga: Sebut Kerusuhan di Pulau Rempang akibat Komunikasi yang Kurang Baik, Jokowi: Sudah Ada Kesepakatan

Akan tetapi, Bahlil juga menekankan bahwa pihaknya akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis saat berkomunikasi dengan penduduk Pulau Rempang yang terdampak relokasi proyek ini.
 
"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," kata dia, dilansir dari Antara.

Sebelumnya, ketegangan antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan TNI dan Polri, terjadi beberapa kali karena rencana relokasi warga Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru.

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Mereka menolak relokasi 16 titik kampung tua yang dianggap telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara soal konflik Rempang ini. Menurut Presiden, kerusuhan antara warga dengan petugas kepolisian dan TNI di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Ia mengeklaim, warga di lokasi tersebut akan diberi lahan seluas 500 meter persegi dan bangunan tipe 45.

"Itu komunikasi yang kurang baik, lah. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45," kata Presiden Jokowi, Selasa (12/9/2023), sebagaimana dilaporkan jurnalis Kompas TV Suherdi di Cilegon, Banten.

"Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik, sehingga terjadi masalah," ucapnya.