Jokowi Klaim Gelontorkan Dana Desa Rp539 T: untuk Pembangunan dari Desa Pinggiran dan Daerah Terluar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp539 triliun dari tahun 2015 hingga 2023.

Dana tersebut, kata Kepala Negara digunakan untuk pembangunan di desa-desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Rabu (16/8/2023).

"Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp 539 Triliun dari 2015 hingga 2023," kata Jokowi.

Presiden melanjutkan, hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong daya saing Indonesia.

Terbukti, berdasarkan data International Institute for Management Development (IMD), peringkat daya saing Indonesia naik sebanyak 10 peringkat di tahun 2022.

"Berdasar International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia," ujarnya.

Jokowi juga menegaskan, pemerintah konsisten melakukan reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi.

"Semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan," ujarnya.

"Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia," tutur Presiden Jokowi seperti dipantau dari program Breaking News KompasTV.

Baca Juga: Jokowi Soal Penerus Presiden: Kita Tidak Sedang Jalan Sore, Tapi Lari Maraton Capai Indonesia Emas

Diketahui, dengan Dana Desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana desa ini dirancang untuk memberikan peluang dan dukungan yang dibutuhkan agar desa-desa dapat berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun dana desa digunakan oleh pemerintah desa dalam pembangunan berbagai fasilitas untuk masyarakat seperti jalan desa, embung, saluran irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Sidang Tahunan MPR 2023 turut dihadiri sejumlah mantan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 

Seperti Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Keempat almarhum Abdurrahman Wahid diwakili oleh istrinya, Sinta Nuriyah.

Sementara, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak menghadiri kegiatan tersebut. 

Sementara para mantan wakil presiden yang hadir adalah Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz, dan Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Kaya SDA Tidak Cukup, karena akan Membuat Kita Jadi Bangsa Pemalas