Sri Mulyani Janji Tingkatkan Layanan Pajak: Harusnya Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan terus memperbaiki layanan pajak untuk memudahkan Masyarakat. Jika selama ini warga menilai membayar pajak menyulitkan, nantinya bayar pajak akan semudah membeli pulsa.

Hal itu ia sampaikan dalam kampanye yang digelar Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, Spectaxcular 2023 di Anjungan Sarinah, Jakarta pada Minggu (6/8/2023). Adapun acara itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan APBN bagi kemajuan bangsa.

“DJP akan terus menjelaskan kepada masyarakat membayar pajak dengan mudah. Harusnya sama mudahnya atau lebih mudah dari membeli pulsa untuk telepon. Ini hanya bisa dilakukan apabila pajak membuat reformasi internal pelayanan pajak kepada masyarakat," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, membayar pajak bukanlah suatu hal yang mengerikan, tapi kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ia menjelaskan, dana dari pajak yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejatinya dirasakan oleh setiap warga dalam berbagai bentuk. Seperti subsidi energi dan Pembangunan.

Baca Juga: Cerita Menkeu Sri Mulyani Deg-degan Jelang Catwalk di Istana Berkebaya

"Pajak itu bukan sesuatu yang mengerikan, pajak adalah suatu kewajiban sebagai bangsa dan bagian dari Republik Indonesia. Untuk membayarnya tidak dibutuhkan upaya atau kesulitan yang harus dihadapi. Ini kewajiban kita untuk memberi pelayanan dan pendidikan," ujarnya.

Ia menerangkan, ada 20 juta keluarga di Indonesia yang bergantung dari pajak. Lantaran mereka mendapatkan subsidi sosial untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari dari dana hasil pajak. Mulai dari LPG 3 Kg, harga BBM, tarif listrik, hingga layanan BPJS Kesehatan.

"Kesejahteraan lebih dari 20 juta keluarga sangat tergantung pajak dari sisi sumbangan atau subsidi sosial," ucapnya dalam acara kampanye Spectaxcular di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (6/8).

"Yang pagi ini makan pagi pakai LPG 3 kg itu juga ada uang pajak, yaitu disubsidi. Kalau Anda mengecas telepon, seluruh tarif listrik di rumah itu mayoritas masih subsidi subsidi pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Catat! Ini Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2023, Terbaru Jawa Timur

Mantan Managing Director World Bank itu mengungkap. Ada lebih dari 90 juta warga Indonesia yang mendapatkan layanan kesehatan gratis, tanpa harus membayar iuran BPJS Kesehatan. Mereka merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"98 juta lebih masyarakat Indonesia dapat akses (kesehatan) dengan BPJS Kesehatan tanpa bayar. Tak berarti mereka tak bayar, tapi negara (yang bayar) melalui penerimaan pajak," ujarnya.

Mantan Menkeu di era Presiden SBY itu mengapresiasi masukan dan kritik dari masyarakat terhadap DJP. Hal itu akan membuat DJP dan Kemenkeu terus memperbaiki diri. Ia berjanji pengelolaan pajak akan semakin transparan.

“Jadi, kita (Kemenkeu) akan makin terus transparan,makin terus memperbaiki, makin terus melayani, kita akan terus edukasi. Kalau ada yang salah, kita akan terus koreksi,” tuturnya.