Luhut Pimpin Rapat soal Kereta Impor dari Jepang Hari Ini, Dihadiri Kemenperin hingga PT KAI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pembahasan terkait impor kereta listrik dari Jepang akan berlanjut hari ini, Jumat (3/3/2023). Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin rapat dan akan dihadiri Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan PT KAI.

"Besok kita rapatkan, semua (dilibatkan), nanti diundang oleh Menko Marves," kata Menperin Agus Gumiwang kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

"Besok kita rapatkan, pasti ada solusi. Nggak bisa kira-kira kalau keputusan, gimana bisa kira-kira kalau keputusan?" ujarnya.

Impor kereta dari Jepang diajukan oleh KAI, karena beberapa rangkaian kereta sudah tidak bisa digunakan lagi. Namun, izin impor belum keluar karena ada perjanjian kerja sama dengan BUMN produsen kereta, PT INKA untuk memasok kereta untuk kebutuhan dalam negeri.

Tapi, kereta produksi PT INKA itu baru siap 2-3 tahun lagi. Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, pihaknya juga sebenarnya sudah bekerja sama dengan INKA.

Hal ini sesuai dengan program jangka panjang perusahaan karena diprediksi volume pengguna yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Baca Juga: Korban Tewas Kecelakaan Kereta di Yunani Jadi 57 Orang, Kemarahan atas Insiden Ini Kian Besar

"16 trainset sudah dipesan dengan nilai kurang lebih Rp4 triliun, bahkan kesepakatan awal Memorandum of Understanding (MoU) sejak tahun 2022 sudah ditandatangani. Kereta ini akan dapat dioperasikan pada tahun 2025-2026," kata Anne dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Jumat (3/3).

KAI Commuter juga merencanakan Pengadaan Kereta Bukan Baru yakni untuk mengganti/me-replace kereta yang rencananya akan dikonservasi mulai tahun ini, 2023.

Adapun jumlah kereta yang akan dikonservasi sebanyak 10 pada tahun 2023, dan 19 pada tahun 2024.

Dalam pemenuhan kebutuhan kereta baru dan bukan baru ini, KAI Commuter telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu, dengan melibatkan para stakeholders baik dari kementerian, pengamat dan komunitas pengguna commuterline.

"Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi. Terdapat pilihan lain dengan melakukan upgrade teknologi pada kereta yang akan dikonservasi, hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya," tutur Anne.

Baca Juga: Penumpang Kereta Tak Perlu Bawa Kartu Vaksin, Karena Migrasi PeduliLindungi ke SatuSehat Lancar

KAI Commuter juga sudah berdiskusi dengan PT INKA, Jepang dan Spanyol terkait sharing upgrade teknologi ini.

Anne menjelaskan, kereta bukan baru yang sebelumnya dilakukan oleh KAI Commuter tidak serta merta langsung digunakan untuk operasional commuterline.

Namun, KAI Commuter melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu. Misalnya, mengganti air conditioner (AC) di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi.

"Setelah dilakukan pekerjaan di interior dan eksterior kereta ini, dari hitungan KAI Commuter tingkat TKDN setiap trainset kereta menjadi 40%-an, di atas standar yang ada. Semua produk yang digunakan merupakan produk dalam negeri. Saat ini KAI Commuter masih belum mendapat izin untuk kereta bukan baru tersebut," ungkap Anne.

Baca Juga: Ada Rel Patah Antara St. Pasar Minggu- St. Manggarai, KAI Commuter Minta Maaf

Selama proses perizinan belum diberikan, KAI Commuter akan melakukan optimalisasi rekayasa pola operasi agar operasional perjalanan commuterline tetap melayani para pengguna di seluruh Lintas Jabodetabek.

"Saat ini kami melayani lebih dari 800 ribu pengguna per hari (Sebelum pendemi sudah dapat melayani 1,2 juta pengguna per hari)," ucapnya.