Konsumen Meikarta Bisa Dapat Pengembalian Dana Lewat Skema Titip Jual, Pimpinan DPR Ungkap Prosesnya

"Mendengar aspirasi, kami memutuskan mencabut tuntutan itu, dan sudah kami laksanakan dan tadi pagi saya terima suratnya pencabutan tuntutan itu," kata Budi seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (13/2/2023).

Baca Juga: Biaya Haji Akan Diumumkan Pagi Ini, Anggota Komisi VIII DPR: Pasti di Bawah Rp50 Juta

"Kami perintahkan PT MSU mencabut tuntutan tersebut, kita lakukan minggu lalu tetapi efektif hari ini," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR dari Andre Rosiade kemudian meminta Budi untuk menunjukkan surat pencabutan gugatan tersebut.

"Lihatkan suratnya itu ke kamera, karena salah satu penyebab bapak kami panggil karena ada kezaliman masa orang sudah bayar, hanya nanya hak, dibawa ke pengadilan," ujar Andre.

Kemudian, Budi juga menyatakan pihaknya akan memberikan kesempatan pada konsumen yang ingin komplain dan melakukan pengembalian dana (refund) terkait apartemen Meikarta.

PT MSU sebagai pengembang Meikarta akan menyiapkan skema second remarket untuk melihat urgensi dari permintaan refund.

Namun Budi tidak menjelaskan detil skema tersebut.

Baca Juga: Soal Tarif Borobudur Rp150 Ribu Untuk Wislok dan Rp500 Ribu Bagi Wisman, TWC: Tunggu Resminya Saja

"Untuk mereka ingin melakukan komplain atau refund kami membuka pintu dengan menyiapkan second remarket," ucapnya.

"Jadi bagi mereka yang komplain bisa mendapatkan solusi yang tepat," ujarnya.

"Kami tidak mau membawa masalah terhadap negara ini, tentu tujuannya membangun kota mandiri dan itu sangat dibutuhkan oleh kawasan Industri Bekasi-Purwakarta," ucap dia.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT Mahkota Sentosa Utama tidak hadir. Perwakilan yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama.

Budi menegaskan, PT Lippo Cikarang Tbk. dan PT Mahkota Sentosa Utama berkomitmen sesuai keputusan PKPU untuk menyerahkan seluruh unit apartemen kepada konsumen dengan rincian serah terima unit apartemen.

Berikut perinciannya:

a. Tahun 2022 sebanyak 4800 unit (telah diserahkan)

b. Tahun 2023 sebanyak 2200 unit

C. Tahun 2024 sebanyak 3400 unit

d. Tahun 2025 sebanyak 3000 Unit

e. Tahun 2026 sebanyak 3100 Unit

f. Sisanya akan diserahkan pada Tahun 2027