Menurutnya, program kompor listrik diadakan untuk menyerap pasokan listrik PLN yang berlebih.
"Ini kan persoalan kelebihan pasokan listrik sudah lama. Dari dulu sudah begitu. Intinya jangan sampai solusinya memberatkan masyarakat," kata Mulyanto kepada presenter Kompas TV Bayu Sutiono di program Sapa Indoensia Pagi, Senin (26/9/2022).
"Karena dari dulu perencanaannya salah. Ditargetkan tumbuh listrik 50 persen. Ternyata naik per tahun 5-7 persen. Apalagi ada pandemi. Semakin turun lah," tambahnya.
Baca Juga: Konversi Motor Listrik Dimulai, Biayanya Rp15 Juta, PNS Pakai Duluan
Saat ini, DPR berupaya mendorong peningkatan pemakaian listrik industri. DPR juga terus mengadakan rapat dengan pendapat dengan PLN, Kementerian ESDM, pihak industri, termasuk industri pembuat kompor listrik.
"Sekarang itu bagaimana dorong intensif penggunaan listrik untuk industri. Lalu mobil listrik ekosistemnya dibangun," ucap Mulyanto.
Menurutnya, konversi ke kompor listrik secara menyeluruh belum akan berjalan di 2023. Lantaran anggarannya tidak tercantum dalam RAPBN 2023 yang sebentar lagi disahkan.
Mulyanto menegaskan, yang sekarang terjadi adalah uji coba yang dilakukan PLN terhadap 300.000 pengguna kompor listrik. Pada tahap awal, saat ini uji coba baru dilakukan pada 1.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Solo dan 1.000 di Denpasar.
Baca Juga: Ketua Banggar Jelaskan Alasan di Balik Wacana Kenaikan Daya Listrik 450 VA
"Kalau nanti evaluasinya baik, masyarakat tidak terbebani, subsidi tetap ada, naik daya gratis, harganya juga bersaing dengan gas melon, mungkin masyarakat akan lebih mudah menerima," tutur Mulyanto.
Ia juga mengingatkan program tersebut rawan dikaitkan dengan isu politik. Karena kompor listrik dibagikan jelang tahun politik.
"Ini rawan secara politik karena masalahnya kompleks. Awalnya masalah surplus listrik, lalu ada beban subsidi impor LPG, lalu ke pembagian kompor listrik, lalu menghapus 450 VA. Jadi kemana-mana," tandasnya.
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.