Wapres Paparkan 4 Strategi Dorong Percepatan Pengembangan UMK Halal

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memaparkan empat strategi pemerintah untuk mendorong percepatan pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) halal.

“Pertama, mendorong segera terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi,” kata Wapres dikutip Antara, Kamis (9/6/2022)

Saat ini, kata Wapres, komite daerah ekonomi dan keuangan syariah sudah terbentuk di Sumatera Barat. Selanjutnya akan dibentuk di Riau, Jawa Barat, dan sejumlah provinsi lainnya.

Strategi kedua, lanjut Wapres, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.

Baca Juga: Ingat! Pendaftaran Capres-Cawapres 19 Oktober hingga 25 November 2023

Untuk itu, Wapres meminta para pelaku UMK bisa terlibat aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal.

Sehingga dapat semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK, serta memperkuat jaminan mutu produk yang aman, higienis, dan sesuai dengan syariat.

Dalam sertifikasi halal, Wapres memberikan apresiasi atas peran aktif LPPOM MUI. Wapres berharap kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia dapat terus dijaga melalui sinergi dengan lembaga terkait.

Tak hanya itu, Wapres juga berharap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat berperan mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK.

“Sebagai perintis sertifikasi halal dan ikon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya,” harapnya.

Baca Juga: Wapres Video Call, Bacakan Doa untuk Eril, Ridwan Kamil: Insyaallah dengan Doa Kiai, Kami Ikhlas

Lalu ketiga, sambung Wapres, membentuk dan mengoptimalisasi kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.

Keempat, terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri, yang diharapkan memperkuat kapasitas dan kualitas industri produk halal.

Dengan strategi-strategi tersebut, Wapres optimistis akan semakin banyak produk UMK halal nasional yang mampu menembus pasar ekspor.

“Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, akan terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar,” ujarnya menjelaskan.