Bulog Tegaskan Daging Kerbau Impor Halal dan Bebas PMK, tapi DPR Ragu Pasokan Tercukupi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Perum Bulog memastikan, daging kerbau beku yang diimpor dari sejumlah negara bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal itu dibuktikan dengan hasil PCR negatif virus PMK dari Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian.

Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, pengecekan kualitas daging kerbau impor di laboratorium tak hanya dilakukan saat ada wabah PMK.

Namun Bulog secara rutin melakukan uji laboratorium, termasuk uji PMK untuk meyakinkan bahwa daging beku impor memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Alhamdulillah hasil uji PCR nya kemarin sudah keluar dengan hasil negatif, jadi Bulog lebih yakin lagi untuk mendistribusikan komoditas daging kerbau beku ini guna mencukupi kebutuhan daging di tanah air," kata Suyamto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/6/2022).

Baca Juga: Penyakit PMK Merebak, DPR Minta Kementan Cari Vaksin Ke Perancis, Malaysia, Vietnam, dan Australia

Sejak sebelum ada PMK, mekanisme impor daging kerbau adalah daging kerbau langsung diperiksa tiap kontainer oleh Balai Karantina Tanjung Priok Kementerian Pertanian dan diberi sertifikat oleh balai tersebut begitu tiba di Indonesia.

Selain itu, Bulog juga memastikan daging kerbau impor adalah daging halal.

"Sebelum dilakukan pengiriman ke Indonesia, daging kerbau yang diimpor Bulog ini dipastikan hanya dilakukan oleh suplier yang telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia," ujar Suyamto.

"Selain itu juga telah memenuhi kriteria kesehatan hewan dan dinyatakan layak di konsumsi manusia (fit for human consumption) sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (Health Certificate) dari Lembaga Veteriner di India," lanjutnya.

Baca Juga: Pemkot Bekasi Waspada Wabah PMK Ternak Sapi Jelang Idul Adha, Kerugian Bisa Capai Rp263 M

Adapun sepanjang tahun ini, Bulog mendapat jatah mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100.000 ton sesuai penugasan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk memberi alternatif kepada konsumen, karena pasokan daging sapi lokal tidak mencukupi kebutuhan nasional.

Sedangkan hingga awal Juni 2022, daging kerbau yang sudah diimpor sebanyak 46.000 ton.

Sementata itu untuk menangani wabah PMK, Kementan akan mengimpor vaksin PMK dari Prancis sebanyak 3 juta dosis. Namun, untuk tahap awal rencananya akan mengimpor sebanyak 1 juta dosis.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (2/6).

“Kita menyiapkan untuk 1 juta (dosis),” kata Nasrullah.

Baca Juga: Tito Beri Instruksi 3 Gubernur, Bisa Gunakan APBD untuk Tangani Wabah PMK Hewan Ternak

Pihaknya juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Brasil untuk bekerjasama terkait pengalaman dalam penanggulangan PMK. Namun, DPR meragukan langkah yang sudah dilakukan Kementan tersebut.

Apalagi, pada awal bulan Juli 2022 ada perayaan Iduladha yang membutuhkan pasokan daging. Ditambah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada seluruh wilayah kabupaten/ kota Jawa Timur.

Namun Ketua Komisi IV Sudin meragukan hingga Iduladha kebutuhan sapi tercukupi. 

"Saya yakin nggak cukup untuk Idul kurban (Iduladha) nanti. Saya ingin menanyakan kepada Dirjen PKH (Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan), apa hasil kunjungan ke Brasil kemarin?,"  tanya Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam rapat.

Ia mengatakan, belum ada kesepakatan penjualan vaksin dari Perancis. Selain itu, jika hanya membeli vaksin PMK sebanyak 3 juta dosis maka tidak cukup untuk memvaksinasi populasi hewan ternak yang jumlahnya sekitar 18 juta ekor.

Baca Juga: Anak Sapi Tertular PMK oleh Induknya Sendiri! Bupati Lumajang Imbau Warga Tak Buru-buru Jual Ternak

Ia pun meminta, jika pembelian vaksin tidak bisa dari Prancis, maka dapat dilakukan pembelian vaksin dari Malaysia, Vietnam atau Australia.   

“Setahu saya you belum ada deal dengan Perancis untuk pembelian 3 juta. Jujur saja. Kalau memang nggak bisa di Prancis, di Malaysia ada nggak? Ada. Di Vietnam ada? Ada. Australia siap membantu. Gitu loh maksud saya. Jangan bilang beli di Prancis, wong Perancis belum jual kok," tegas anggota fraksi PDIP ini.