Mantan Menkeu Usul Pemerintah Beri Bansos Rp1,5 Juta per Keluarga, Anggarannya Tersedia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom Senior Chatib Basri meminta pemerintah menambah besaran dan memperluas penerima bantuan sosial (bansos). Chatib menilai, kebijakan perlindungan sosial ini akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan bansos pada 60 persen penduduk Indonesia atau sekitar 160 juta orang.

“Saya mengusulkan untuk diperluas kepada 60 persen penduduk Indonesia atau 160 juta penduduk,” kata Chatib Basri dalam Webinar Bincang APBN 2022 di Jakarta, Senin (18/10/2021), dikutip dari ANTARA.

Lalu, mantan menteri ekonomi ini juga menyarankan besaran bansos itu bertambah dari kisaran Rp300 ribu-Rp700 ribu menjadi Rp1 juta-Rp1,5 juta untuk 40 juta keluarga paling miskin.

Baca Juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Wapres Sebut 5 Kabupaten di Jateng Dapat Tambahan Bansos

Ia menghitung, bila besaran bansos itu disalurkan pada 40 juta keluarga miskin, pemerintah hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp40 triliun dalam satu bulan.

Menurut Chatib Basri, pemerintah memiliki anggaran untuk pemberian bansos sebesar itu untuk tiga sampai enam bulan yang akan membutuhkan dana Rp120 triliun sampai Rp240 triliun.

“Menurut saya alokasinya ada,” ujar Chatib Basri.

Pemberian bansos ini perlu, kata Chatib, mengingat masih banyak masyarakat miskin yang terdampak kebijakan PPKM.

Selain itu, Chatib meminta pemerintah juga memberikan dukungan pada UMKM. Hal ini karena pelaku UMKM sangat bergantung pada naik dan turunnya situasi perekonomian.

“Support kepada UMKM karena mereka ini rentan. Mereka bukan fix income,” ucap Chatib.

Bansos dan bantuan pada UMKM ini baginya adalah salah satu kunci utama pemulihan ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19.

“Jadi di dalam periode ini saya melihat yang penting adalah alokasi dana kepada tiga hal yaitu kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM,” kata Chatib Basri. 

Selain itu, tentu saja pemerintah perlu tetap mengalokasikan anggaran untuk kesehatan, termasuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Wapres Bocorkan 2 Jurus untuk Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Chatib menilai, jika vaksinasi belum mencapai 70 persen sampai 80 persen, maka masih terdapat risiko pemulihan ekonomi yang naik turun.

“Kalau kita mampu mengatasi pandemi di mana vaksinnya bisa dipercepat sampai triwulan I-2022 maka saya kira target 5,2 persen itu bukan sesuatu yang berlebihan,” beber Chatib.

Ia menjelaskan, negara-negara seperti Singapura dan Australia yang vaksinasinya telah mencapai 80 persen memiliki daya pemulihan yang lebih tinggi dibanding Indonesia pada 2022.

Tak hanya itu, anggaran kesehatan seharusnya juga bisa digunakan untuk memberi subsidi pada harga PCR yang saat ini masih tinggi maupun memperbaiki sistem dan aksesnya di daerah.

“PCR kita itu walau di sekitar Rp400 ribu itu masih mahal,” tambahnya.