Kekurangan Biaya Rp 60 T, Proyek Tol Trans Sumatera Bisa Mandek

JAKARTA, KOMPAS.TV- Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera terancam terhenti karena kekurangan biaya. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan tol Trans Sumatera kekurangan modal sebesar Rp 60 Triliun. 

"Setelah kami evaluasi, sampai sekarang yang telah berjalan ternyata ada defisit PMN (penyertaan modal negara) yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun," kata Hedy dalam RDP dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Baca Juga: Kesulitan Likuiditas, Waskita Karya Jual 9 Ruas Tol Senilai Rp 11 Triliun

Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, agar dana Rp 60 triliun bisa segera cair untuk proyek tol yang sedang berjalan. Sedangkan untuk yang belum digarap, membutuhkan dana yang lebih besar. 

"Kami juga sedang melakukan audit terhadap proyek Tol Trans Sumatera yang sedang dilaksanakan oleh Hutama Karya, " ujarnya. 

Pembangunan Tol Trans Sumatera tadinya berupa penugasan dari pemerintah kepada Hutama Karya. Dukungan yang diberikan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga pemerintah tidak memberikan bantuan konstruksi. 

Baca Juga: Tarif Tol Naik, Jalur Arteri Makin Padat

Namun di tengah jalan, Hutama Karya kesulitan sehingga meminta dukungan konstruksi dari pemerintah. Tapi, masih terkendala aturan.

"Kalau ingin ada dukungan konstruksi maka Kepres proyek Tol Trans Sumatera harus diubah, karena tiba-tiba proyek ini membutuhkan dukungan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR total sebesar Rp148 triliun hanya untuk Tol Trans Sumatera," jelas Hedy. 

Baca Juga: [Gambar Udara] Tumpukan Sampah di Dekat Jalan Tol di Bekasi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 171,8 triliun, untuk pembangunan jalan tol saja. 

Dari jumlah itu, sebesar Rp 55,2 triliun digunakan untuk pengadaan tanah selama lima tahun. Atau sebesar  Rp 13,7 triliun per tahun. Namun, tahun ini saja hanya Rp 5,93 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan tanah. Sehingga membuat pembangunan jalan tol tersendat.