Ia menyebut, ada banyak sekali kepentingan politis yang terjadi di perusahaan pelat merah tersebut.
Ahok mencontohkan, di Pertamina jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," ucap Ahok dalam akun Youtube POIN dilihat pada Rabu (16/9/2020).
Baca Juga: Stafsus Erick Thohir Tanggapi Ahok soal Peruri Minta Rp 500 Miliar ke Pertamina
Tak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut, tata kelola Pertamina juga tidak efisien.
Ia mencontohkan perihal gaji di Pertamina yang menurutnya tidak masuk akal.
Dia mengaku, sering mendapati pejabat Pertamina yang masih menerima gaji besar, padahal yang bersangkutan sudah tidak menjabat.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
Selain itu, Ahok juga menyebut bahwa BUMN lebih baik jika dikelola secara profesional. Salah satu caranya bisa meniru apa yang telah dilakukan Singapura dengan membentuk Temasek.
"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," ujar Ahok.
Baca Juga: Ungkap Bobrok Pertamina, Aria Bima: Beri Waktu Ahok untuk Buktikan Perkataannya!
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.