Saat Presiden Berkemah, Suku Asli IKN Merasa Ditinggalkan: Anak-Anak Kami Mau Tinggal di Mana?

Jumlah masyarakat adat yang terverifikasi oleh AMAN setidaknya dalam satu komunitas berjumlah 200 keluarga, sehingga bisa diperkirakaan persoalan lahan ini akan melibatkan paling sedikit 16.800 jiwa.

Pilihan yang paling mungkin dilakukan, kata Erasmus, pemerintah melibatkan masyarakat adat dengan menawarkan kontrak kerja sama, bukan membeli lahan mereka.

"Kalau ganti rugi, hak atas tanahnya itu akan beralih. Tetapi kita kerja sama, atau kontrak. Maka itu tidak beralih. Masyarakat adat juga diharapkan akan mendapatkan, benefit dari proses itu," kata Erasmus.

Potensi skala konflik

Sementara itu, Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian mengutarakan kekhawatirannya tentang konflik yang akan terjadi di IKN Nusantara, yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Intervensi tentara bersenjata itu tentu akan ditemukan di wilayah-wilayah karena mereka akan beralasan mengamankan proses pembangunan Pak Jokowi, sehingga konflik agraria itu mau tidak mau akan dihadapi olah rakyat-rakyat di Kalimantan Timur," kata Roni.

KPA mencatat selama 2021, terdapat 38 kasus konflik agraria yang berasal dari PSN. Jumlahnya meningkat 123% dari tahun sebelumnya yaitu 17 kasus.

Konflik agraria terkait PSN yang menjadi perhatian publik baru-baru ini adalah proyek pembangunan Bendungan Bener di wilayah Desa Wadas, Jawa Tengah. Dalam kasus ini lebih dari 60 warga sempat ditahan.

Roni Septian yang mewakili KPA serta AMAN, ELSAM, Walhi dan sejumlah LSM lain yang tergabung dalam Komite Nasional untuk Pembaruan Agraria "Menolak seluruh pembangunan IKN, dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menghentikan seluruh agenda pembangunan IKN demi kebaikan dan keselamatan masyarakat Indonesia."

Bukan kota biasa

Di sisi lain, Wandy Tuturoong, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden mengatakan konsep IKN Nusantara berbeda dari kota besar lainnya dengan apa yang ia sebut sebagai kota yang keberlanjutan "smart forest city".

"Justru konsep forest city ini kan melindungi masyarakat adat, ketimbang pembangunan kota megapolitan yang akan mendatangkan puluhan juta orang," katanya kepada BBC News Indonesia.

Pondasi dasar dari "smart forest city", kata Wandy diantaranya meliputi nol penebangan hutan, penjagaan keanekaragaman hayati, rendah karbon, serta konservasi budaya dan masyarakat adat.

• 'Hutan sudah dibabat perusahaan, kami tak mau tambah melarat karena ibu kota baru'
• Ribuan lubang tambang menganga di sekitar ibu kota baru: 'Cucu saya tewas di sana, saya harus tuntut siapa?'

"Artinya, dari total wilayah [IKN Nusantara] 265.000 hektar itu, ruang hijaunya kan 75% hutan," lanjut Wandy.

Landasan IKN Nusantara ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Presiden yang rencananya terbit 15 April mendatang. Perpres ini merupakan aturan turunan dari Undang Undang No. 3 tahun 2022 tentang IKN.

Wandy mengatakan, pihaknya masih terbuka untuk mendengarkan aspirasi dari pihak-pihak yang menolak pembangunan IKN Nusantara.

"Kan sekarang ada waktu untuk memberi masukan supaya perpresnya itu lebih sesuai lagi. Katakanlah, mereka berasumsi ada yang kurang dari perpresnya, mari kita sempurnakan perpresnya," katanya.

Ia juga menambahkan selama ini perwakilan masyarakat adat juga kerap diajak berdialog oleh pemerintah, meskipun sekelompok orang mengatakan 'yang diundang hanya elit'.

Bagaimanapun, di tengah persoalan ini, Dahlia Yati dari masyarakat adat Paser Balik tak pernah bisa tidur nyenyak.

"Di zaman sekarang saja kami sudah kesusahan mencari pekerjaan. Apalagi nanti, lebih susah lagi, bagaimana cara kami membiayai anak kami sekolah? Anak-anak saya mau seperti apa? Mau tinggal di mana?" kata ibu dua anak ini.