IKN Nusantara Resmi Dipimpin Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Wakilnya selama 5 Tahun

Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (10/3), beserta wakilnya Dhony Rahajoe.

Pelantikan ini dilakukan kurang dari sebulan sejak Undang-undang (UU) IKN diundangkan, yaitu pada 15 Februari 2022.

Dalam jumpa pers usai dilantik, Bambang Susantono menyatakan bahwa dia dan Dhony Rahajoe langsung bertugas.

"Pada hari ini juga kami memulai satu kerja baru untuk membangun kota yang inklusif, kota yang hijau, kota yang cerdas, dan kota yang berkelanjutan."

Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan IKN Nusantara menjadi kota percontohan, "tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga kalau bisa it's a global city."

Bambang mengaku dikontak sekitar dua minggu yang lalu terkait posisi barunya ini dan kemarin telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden di Asian Development Bank.

Sedangkan Dhony Rahajoe mengaku dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden Jokowi ke tempat pengembangan di BSD.

"Setelah itu cukup panjang diskusi, bagaimana dimintai pendapat-pendapat dan baru kemarin hari Rabu ada perintah yang meminta saya untuk membantu menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara."

Dia mengatakan sejak dilantik untuk jabatan yang baru ini sudah menyiapkan pengunduran diri dari posisinya sebagai pimpinan di grup Sinar Mas, Sinar Mas Land, dan perusahaan-perusahaan terkait. Sebelumnya, Dhony adalah Managing Director for President Office of Sinar Mas Land.

"Jadi akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup akbar ini, sangat berat," ujarnya kepada para wartawan.  

Baca juga:

• Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita di IKN Nusantara dikhawatirkan melahirkan 'kekuasaan yang sewenang-wenang'
• Penggunaan APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, pakar: 'Akan korbankan program masyarakat'
• 'Hutan sudah dibabat perusahaan, kami tak mau tambah melarat karena ibu kota baru'

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara pertama ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. Keduanya juga ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya, kepala dan wakil kepala otorita akan memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Kepala dan wakil kepala otorita dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe terpilih menjadi kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara setelah sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyebut beberapa nama awal Maret lalu.

Nama-nama tersebut antara lain, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, juga sempat disebut-sebut publik bakal menjadi calon kepala otorita IKN, setelah Presiden Jokowi mengungkap kriteria yang ia inginkan, berlatar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.

Siapakah Bambang Susantono?

Bambang Susantono merupakan lulusan teknik sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) 1987. Dia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of California, Berkeley, dan mendapat gelar master di bidang perencanaan wilayah pada 1996. Selanjutnya, dia juga meraih gelar master di bidang teknik transportasi pada 1998 di universitas yang sama.

Pada 2000, Bambang mendapatkan gelar doktoral, juga dari University of California, di bidang perencanaan infrastruktur.

Di pemerintahan, karier bambang lebih banyak mengurusi bidang perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Pada 2004-2010, dia pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi (MTI). Dalam periode yang hampir bersamaan dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah periode 2007-2010.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada 2009, Bambang Susantono sempat menjabat sebagai wakil menteri perhubungan.