Konflik Wadas: Pemerintah Sebut Gesekan antara Warga, Aktivis Bilang Pembungkaman Membabi Buta (2)

"Mereka menggunakan status PSN ini sebagai cover saja atas tindakan kekerasan mereka, sebagai pembenar saja," kata Satrio.

Padahal, Peraturan Presiden Nomor 109/2018 itu tidak melegitimasi keterlibatan aparat pada proyek-proyek strategis nasional.

"Itu menyelewengkan posisi Perpres itu sendiri, padahal tidak ada pasal yang menyebutkan eksplisit dan implisit bahwa polisi bisa dapet mengerahkan kekuatan berlebihan," ujar dia.

Menurut Walhi, kejadian serupa juga terjadi pada sejumlah proyek strategis nasional lainnya seperti Bandara Kulonprogo, Bandara Kertajati, serta Bandara Kualanamu.

"Pada beberapa kasus akhirnya menimbulkan ketakutan dan trauma tersendiri di masyarakat. Mereka yang tadinya bersuara, memberontak atas ketidakadilan melalui kanal yang dijamin Undang-Undang akhirnya pasrah, berharap pada siapa lagi di Indonesia?" kata Satrio.

Alih-alih mencapai tujuan pemerataan infrastruktur, Satrio mengatakan proyek strategis nasional justru menimbulkan konflik dan persoalan baru.

Menurut catatan Walhi hingga 2021, sebanyak 13% dari 60 konflik lingkungan hidup terjadi pada proyek strategis nasional.

Berpotensi melanggar HAM

Sosiolog dari PMB-BRIN, Henny Warsilah mengatakan tindakan polisi yang represif dan sempat sampai menangkap puluhan warga berpotensi melanggar HAM.

Penolakan masyarakat, kata dia, semestinya tidak direspons dengan pendekatan keamanan. Penolakan warga juga bisa dimaklumi mengingat lahan yang terdampak adalah sumber penghidupan mereka.

"Masyarakat tidak melakukan apa-apa, cuma protes, itu hal yang wajar. Kalau Pak Ganjar bilang itu mengukur tanah, tidak perlu mengerahkan ratusan aparat," kata Henny.

"Ini membuat masyarakat shock, makin mengental penolakannya, makin tidak percaya dengan pemerintah," lanjut dia.

Alih-alih menggunakan tindakan represif, Henny meminta pemerintah menggunakan pendekatan dialog, dengan bahasa yang disesuaikan dengan budaya setempat.

Selain itu, pemerintah juga seharusnya tidak hanya memikirkan sebatas ganti rugi atas pembebasan lahan, namun menjamin keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.