OTT KPK di Pemkab Sidoarjo: Bupati Hormati Proses Hukum, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) setempat.

Seperti diketahui, OTT tersebut diduga terkait pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah.

Ihwal OTT KPK tersebut, Muhdlor mengaku menghormati semua proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK. 

Ia juga menyebut menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Kami atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo punya komitmen yang kuat dan percaya KPK akan menjalankan tugasnya dengan baik," kata Muhdlor dalam keterangannya, Sabtu (28/1/2024).

"Pemda (Pemerintah Daerah) menghargai, menghormati, semua proses hukum yang sedang berjalan,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun memastikan OTT KPK tersebut tidak mengganggu sistem Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan pelayanan kepada masyarakat.

Seluruh proses pelayanan pajak juga masih berjalan. Sementara terkait ruangan yang disegel penyidik KPK, ia menyebut pihaknya akan memindahkan pelayanan di tempat lain.

Baca Juga: OTT KPK, 10 Orang Ditangkap di Kantor BPPD Sidoarjo

Sedangkan soal pihak-pihak yang terjerat OTT KPK tersebut, Muhdlor mengatakan belum mengetahui secara rinci mengenai pihak-pihak tersebut termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. 

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV/Harian Kompas