Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong, Sebut Penahanannya Sah dan Sesuai Aturan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun menolak gugatan praperadilan yang diajukan Thomas Trikasih Lembong. Hakim berpendapat, penahanan terhadap mantan Menteri Perdagangan itu sudah sesuai dengan aturan.

Ia menyampaikan hal itu dalam pembacaan pertimbangan putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Selasa (26/11/2024).

Hakim menyebut pihaknya mempertimbangkan sejumlah hal terkait penahanan yang oleh pihak Tom Lembong dipermasalahkan dan dinilai tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

“Menimbang bahwa surat terhadap penahanan yang dipermasalahkan oleh pemohon yang menurut pemohon tidak berdasarkan pada alasan yang sah menurut hukum atau tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif penahanan,” kata dia, dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Hakim menyatakan, suatu penahanan dapat dikategorikan tidak sah jika penahanan tersebut tidak disertai surat perintah penahanan dan tidak menyampaikan tembusan pada keluarga ataupun tersangkanya.

Baca Juga: [FULL] Tok! Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong di Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula

Selain itu, penahanan tidak sah juga tidak menjelaskan alasan yang jelas, tidak menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanannya, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 21 ayat 4 KUHAP, melebihi batas waktu, dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang tidak mendapat izin atau persetujuan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

“Penahanan yang tidak memenuhi syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP,” ucapnya.

Pada perkara ini, kata hakim, tindak pidana yang disangkakan pada pemohon adalah tindak pidana korupsi melanggar primer Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 KUHAP, subsider Pasal 3 jo Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, sehingga telah memenuhi syarat objektif yang ditentukan.”

Sedangkan penahanan yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah syarat yang merujuk pada kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana lagi.

Hal-hal itu ditentukan oleh pandangan dan penilaian penyidik yang menahannya, sekalipun kekhawatiran tersebut tidak mungkin lagi dilakukan oleh tersangka.

Setelah memperhatikan sejumlah surat bukti, termasuk surat perintah penahanan dan telah diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya, serta surat bukti berupa surat perpanjangan penahanan yang juga telah diberitahukan pada tersangka atau keluarganya, hakim berpendapat termohon gugatan praperadilan telah memenuhi syarat itu secara administrasi.

Baca Juga: Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong terkait Kasus Korupsi Impor Gula

“Penahanan menyebutkan alasan yang jelas, penahanan menyebutkan atau menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanan, penahanan memenuhi syarat berdasarkan Pasal 21 ayat 4, penahanan tidak melebihi waktu atau batas penahanan terhadap pemohon.”

“Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan pemohon yang didalilkan pemohon sebagaimana penahanan yang tidak sah adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah ditolak,” tuturnya.

 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV