KPU: Sumbangan Kampanye Berbentuk Uang Elektronik Harus Masuk RKDK
Rumah pemilu | 29 Mei 2023, 17:46 WIB
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menjelaskan KPU akan mengatur soal sumbangan dana kampanye berbentuk uang elektronik atau e-money.
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (29/5/2023). Idham menjelaskan, saat ini penggunakan uang elektronik sudah marak sehingga KPU perlu mengaturnya.
“Pada pemilu sebelumnya belum diatur. Kita melihat perkembangan teknologi yang mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang elektronik, misalnya hari ini ada namanya e-wallet, e-money,” kata Idham.
Baca Juga: Denny Indrayana Sebut MK akan Putuskan Pemilu 2024 Coblos Partai, Begini Tanggapan Ketua KPU
“Uang tersebut bisa jadi tidak menggunakan jenis rekening. Masyarakat Indonesia semakin familiar dengan penggunaan uang elektronik tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting bagi KPU untuk mengaturnya,” sambungnya.
Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Dalam hal ini, sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan.
“Sebelum melakukan refill e-money, uang tersebut harus dimasukkan ke RKDK,” tutur Idham.
Sebelumnya, Idham telah menyebut soal pengaturan sumbangan dalam bentuk e-money untuk kampanye. Menurutnya, ada tantangan tersendiri dalam pengaturan dan pengawasan.
Pasalnya, uang elektronik dapat dikirimkan tanpa seseorang memiliki nomor rekening sehingga menyulitkan pengawasannya.
Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV