Jokowi Diminta Segera Kirim Perppu Pemilu ke DPR, Anggota Komisi II: Biar Cepat Diambil Keputusan
Rumah pemilu | 14 Desember 2022, 08:42 WIBJAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera mengirim Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu ke DPR.
Hal ini untuk dilakukan kajian dan didiskusikan untuk selanjutnya diambil keputusan apakah perppu ini dapat disetujui atau ditolak.
"Hal itu sesuai dengan Pasal 22 UUD RI 1945 ayat (2) yang menegaskan bahwa peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dan ayat (3) berbunyi: Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut," kata Guspardi kepada wartawan, Rabu (13/12/2022).
Baca Juga: Jokowi Terbitkan Perppu Pemilu: Kursi DPR Bertambah dan Parpol Lama Bisa Pakai Nomor Urut yang Sama
Menurut dia, dengan ditandatanganinya perppu, penyelenggara pemilu sudah bisa menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan pesta demokrasi.
Termasuk kepastian terhadap penyelenggaran pemilu di daerah-daerah dalam cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dan di empat daerah otonom baru (DOB).
"Dan yang terdekat yaitu menjadi payung hukum bagi partai politik calon peserta pemilu yang akan ditetapkan pada 14 Desember 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujarnya.
Terkait daerah-daerah yang dalam cakupan wilayah IKN pada Pemilu 2024, kata Guspardi, dalam perppu diatur bahwa pelaksanaan pemilu di kawasan tersebut tetap persis seperti pelaksanaan Pemilu 2019.
"Ke depan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara wilayah kerjanya tidak meliputi wilayah IKN," ujarnya.
Selain itu, kata dia, dalam perppu ini juga ditegaskan, kampanye bagi pileg yang awalnya sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dimulai 3 hari setelah daftar calon tetap atau DCT ditetapkan.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV