KSP Bantah Ada Kepentingan Pengusaha di Balik Kebijakan Tes PCR Jadi Syarat Pelaku Perjalanan
Politik | 3 November 2021, 00:25 WIBTenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo menjelaskan, tujuan dari kebijakan tes PCR jadi syarat pelaku perjalanan bertujuan untuk mencegah adanya gelombang ketiga pandemi Covid-19. (Sumber: KOMPAS TV)
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan dalam negeri bukan untuk memenuhi kepentingan bisnis kelompok tertentu.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo menjelaskan, tujuan dari kebijakan tersebut untuk mencegah adanya gelombang ketiga pandemi Covid-19.
Latar belakang kebijakan juga berdasarkan kajian dan saran para ahli. Abraham mencontohkan, data dari Kementerian Perhubungan pada dua minggu lalu, jumlah pengguna penerbangan meningkat hingga delapan persen.
Baca Juga: Temuan Tempo: Perusahaan Layanan PCR Terafiliasi dengan Pejabat, Ada Nama Luhut
"Meningkat delapan persen itu biasanya dalam setahun, tapi ini dalam waktu seminggu meningkat menjadi delapan persen," ujar Abraham saat dihubungi di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Selasa (2/11/2021).
Selanjutnya, dalam kajian 13 persen dari 97.855 resonden menyatakan ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Terutama mendekati libur natal dan tahun baru. Ini artinya ada sekitar 19,9 juta masyarakat yang ingin melakukan perjalanan.
Data tersebut merujuk perlunya pengawasan kepada pelaku perjalanan dengan skrining kesehatan melalui tes Covid-19.
Untuk itu jugalah vaksin dan tes PCR dan antigen dijadikan syarat untuk pelaku perjalanan.
Baca Juga: Direktur Eksekutif Lokataru Tuding Kebijakan Wajib Tes PCR Untungkan Pihak Tertentu
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV