> >

Wagub DKI Jakarta Riza Patria Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat soal Kebijakan Lockdown

Update corona | 22 Juni 2021, 22:04 WIB
Petugas kesehatan menggunakan alat pelindung berada di mobil ambulans menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk mengantar pasien positif Covid-19, Kamis (17/9/2020). Lonjakan kasus Covid-19 baru-baru ini membuat RS Wisma Atlet penuh. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono membeberkan, anggaran Pemprov DKI sedang mengalami defisit.

Menurut Nasruddin, jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan yang baru terealisasi sebesar 28,27% hingga pertengahan 2021 ini.

“Saat ini realisasi Pendapatan Asli Daerah 2021 adalah Rp 13 triliun. Belanjanya ini sudah mencapai Rp 20-an triliun," kata Nasruddin.

Di sisi lain, pihak pengusaha mengaku akan menerima keputusan pemerintah, bila menerapkan lockdown.

"Jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB bahkan lockdown, pengusaha pasrah dan akan menerima keputusan tersebut," ucap Sarman Simaronjang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta, Senin (21/6/2021).

Baca Juga: Bantah Lockdown Yogyakarta, Sultan HB X: Kita Nggak Kuat Biayai Rakyat

Sarman mengakui, kebijakan lockdown itu sulit bagi pemerintah dan pengusaha. Akan tetapi, ia menyebut, keselamatan nyawa masyarakat adalah prioritas tertinggi. 

Namun, Sarman meminta pemerintah tegas menerapkan kebijakan pembatasan apapun.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV


TERBARU