Polisi Sering Lakukan Penyiksaan Pelaku Kriminal, Komnas HAM Minta Pembaruan Sanksi
Hukum | 25 Februari 2021, 01:19 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota kepolisian dinilai sering kali melakukan tindakan penyiksaan saat proses penangkapan dan pemeriksaan pada tersangka pelaku kriminal.
Hal itu dikatakan Komisioner Komnas HAM Amiruddin. Menurutnya, penyiksaan sering terjadi dalam momen penangkapan karena dua hal, yaitu ketidaksiapan dan kurangnya analisis yang dilakukan kepolisian.
“Sehingga anggota di lapangan berhadapan dengan pelaku secara mendadak. Karena kedua faktor ini penyiksaan terjadi,” kata Amiruddin dalam disuksi virtual Evaluasi Implementasi Perkap HAM dalam Mencegah Praktik Penyiksaan, dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/2/2021).
Baca Juga: Kompolnas: Polri Profesional Tangani Ustaz Maaher, Isu Penyiksaan Itu Hoaks
Sedangkan pada tahap pemeriksaan, lanjut Amiruddin, penyiksaan sering terjadi karena pihak kepolisian mengejar pengakuan dari pelaku.
“Saat pemeriksaan yang berlanjut dengan penahanan, ketika polisi mengejar pengakuan timbulah penyiksaan,” tambah Amiruddin.
Untuk itu, Amirrudin kembali mengingatkan bahwa institusi kepolisian harus berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
Ia juga berharap Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo untuk melakukan pembaruan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 itu karena kurang jelasnya konsekuensi atau sanksi yang diberikan pada anggota kepolisian yang melakukan penyiksaan.
“Mengapa pembaruan jadi penting, karena kalau dilihat pasal per pasal sanksi pada anggota polri yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran tidak terlalu jelas. Perkap ini hanya mengatakan adanya pemeriksaan etik ya. Nah pemeriksaan etik ini konsekuensinya apa?” jelasnya.
Baca Juga: Komnas HAM Ungkap Kematian Ustadz Maaher, Polisi Beri Bukti Rekam Medis
Penulis : Fadhilah
Sumber : Kompas TV