Jaksa Pinangki Dapat Pendampingan Hukum, ICW Kecam Langkah Kejagung
Hukum | 18 Agustus 2020, 09:32 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Jaksa Pinangki tidak layak mendapatkan pendampingan hukum karena tindakannya telah mencoreng institusi kejaksaan.
Dalam hal ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam pemberian bantuan hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang tersandung kasus dugaan suap terkait pelarian Djoko Tjandra.
Baca Juga: Kejagung Beri Pendampingan Hukum kepada Jaksa Pinangki
"Tindakan Jaksa Pinangki yang bertemu dengan buronan Kejaksaan seharusnya dimaknai telah mencoreng Korps Adhyaksa itu sendiri. Sehingga yang bersangkutan tidak layak mendapatkan pendampingan hukum," kata Kurnia, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).
Kurnia menuturkan, tindakan Pinangki itu juga melanggar dua aspek sekaligus yakni etika dan hukum.
Pinangki dinilai melanggar etika karena pergi tanpa sepengetahuan atasannya.
"Lalu pelanggaran hukum karena Jaksa Pinangki disangka telah menerima sejumlah uang dari Djoko Tjandra untuk turut mengurusi perkara di Mahkamah Agung," tutur Kurnia.
Menurutnya, pendampingan hukum yang diberikan itu dikhawatirkan akan digunakan untuk melindungi Pinangki dari jerat hukum.
ICW sangat khawatir penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan akan berjalan efektif karena pendampingan hukum tersebut dapat mengganggu ritme penanganan perkara dan menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan.
Kurnia menambahkan, pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki diduga bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).
Penulis : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV