Junta Militer Myanmar Terjepit, Singapura Tindak Kiriman Senjata yang Lewati Wilayahnya

SINGAPURA, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar diyakini kian terjepit setelah Singapura menindak kiriman senjata ke negara itu yang melewati wilayahnya.

Tindakan Singapura itu dilakukan setelah Pelapor Khusus PBB Thomas Andrews, melaporkan situasi hak asasi manusia di Myanmar.

Andrew mengatakan Singapura telah merespons laporan pada 2023.

Baca Juga: Konsulat Iran Diserang Israel, AS Ingatkan Teheran Tak Tambah Eskalasi di Timur Tengah

Ketika itu Andrew mengungkapkan temuannya bahwa sebuah entitas yang berbasis di Singapura menjadi sumber terbesar ketiga untuk materi persenjataan militer Myanmar, dan krusial dalam pengadaannya.

Dikutip dari Al-Jazeera, Jumat (12/4/2024), penindakan Singapura itu dilaporkan telah meningkatkan kerugian bagi panglima junta militer Myanmar Min Aung Hlaing dan pasukannya.

Pasalnya, mereka yang telah mengkudeta kepemimpinan demokrasi Myanmar tiga tahun lalu, menghadapi bencana medan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hal yang dimaksud adalah berjuang untuk memadamkan oposisi terhadap kekuasaan mereka di jantung negara itu, dan gagal melawan koalisi etnis minoritas dan mayoritas.

Koalisi tersebut telah memaksa militer Myanmar keluar dari wilayah yang berbatasan dengan Thailand, China dan India.

Pada laporannya, Andrew memberikan detail lebih dari USD1 miliar atau setara Rp16 triliun telah dipindahkan untuk senjata dan material terkait dari pemimpin junta militer Myanmar, atau yang secara resmi dikenal sebagai Dewan Administrasi Negara (SAC).

Penulis : Haryo Jati Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Al-Jazeera