JHT dan JKP Jadi Polemik, Direktur Riset Core Indonesia: Komunikasi Pemerintah ke Publik Kurang Baik
Kebijakan | 15 Februari 2022, 11:36 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menilai polemik yang terjadi terkait program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) karena lemahnya komunikasi dan sosialisi pemerintah kepada masyarakat.
Mengingat, menurut Piter JHT maupun JKP merupakan niat baik pemerintah dalam menjamin agar berbagai kebutuhan tenaga kerja dapat diakomodir.
"Ini niatnya baik cuma komunikasinya yang kurang baik. Jadi persoalannya menjadi geger seperti ini," kata Piter dalam program SAPA INDONESIA PAGI, KOMPAS TV, Selasa (15/2/2022).
Menurut penjelasannya, JHT merupakan sebuah program pemerintah untuk memastikan pekerja di masa tuanya memiliki tabungan.
Sementara bagi para pekerja yang terdampak PHK (pemutusan hubungan kerja) namun belum cukup usia untuk mengklaim JHT, bisa memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),
"Persoalannya ini sedehana JHT memang untuk hari tua. Dan yang diributkan dari JHT adalah kalau pekerja di-PHK bagaimana? Kalau PHK pemerintah sudah menggantinya dengan JKP," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Piter juga menyayangkan kepada sejumlah pihak yang sudah mengkritik JKP, sebelum program tersebut berjalan.
Baca Juga: Soal Polemik JHT, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Soroti Payung Hukum Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Seperti diketahui, pemerintah baru akan meluncurkan program JKP pada 22 Februari 2022 mendatang
"Nah ini yang sayangnya dipahami saja belum, kita sudah suudzon kepada pemerintah. Kita menakutkan sesuatu yang pelaksanaannya belum diketahui seperti apa," ujarnya.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV