Penyelamatan Aset Negara untuk Rakyat

Hal ini mencakup perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan secara transparan, tanpa adanya konspirasi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membagi anggaran secara tidak sah.

Selain itu, KPK memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa serta mencegah proyek-proyek yang mangkrak, yang sering ditemukan di lapangan.

Di sisi lain, KPK melakukan inspeksi di Mal Pelayanan Publik Kota Mataram, menemukan tumpang tindih perizinan yang menghambat pelayanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Fokus lain adalah sengketa tanah di Gili Trawangan, di mana tanah negara disewakan secara ilegal oleh masyarakat, serta dugaan pelanggaran dalam pengelolaan air bersih di kawasan tersebut.

Masrun, Kepala Dusun Gili Meno, menjelaskan bahwa kedatangan KPK ke wilayah mereka memberikan solusi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang sebelumnya telah menyurati berbagai pihak terkait kerusakan lingkungan di Gili Trawangan akibat perusahaan tertentu.

Masyarakat menolak kehadiran perusahaan tersebut karena dampaknya pada lingkungan. Meskipun demikian, perusahaan masih didorong untuk beroperasi, dan aparat keamanan turut terlibat dalam pengamanan.

Upaya KPK dalam pencegahan ini melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola aset dan mencegah korupsi, sehingga pengelolaan sumber daya di NTB dapat lebih optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

KPK Selamatkan Aset di Nusa Tenggara Timur

Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menemukan dugaan manipulasi laporan jasa akomodasi di kapal phinisi, yang merugikan negara.

KPK juga mengungkap aset mangkrak seperti Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Bondohula, aset hibah yang tidak beroperasi lagi. Melalui supervisi, KPK terus mendorong pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) di NTT agar aset negara dikelola lebih efisien.

Selain itu, KPK juga membantu Manggarai Barat dalam mengatasi permasalahan korupsi, khususnya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan wisatawan yang meningkat, terutama setelah Labuan Bajo ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP), telah meningkatkan penerimaan pajak daerah hingga 50% dalam tiga tahun terakhir. Kehadiran KPK memberikan dampak positif dengan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan omzet mereka.

Pendampingan KPK terhadap pemerintah daerah dalam mengelola aset dan meningkatkan transparansi pajak bertujuan untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan aset lebih tertib. Kolaborasi ini dianggap penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel di NTT.

Salvador Pinto, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat, menyatakan, supervisi dan pendampingan yang dilakukan oleh KPK sangat penting dan bermanfaat bagi pemerintah daerah. 

Pinto menjelaskan, melalui pendampingan KPK negara hadir secara nyata sehingga para pemangku kepentingan menyadari bahwa penggunaan aset harus dilakukan secara tertib. Menurut Pinto, terkadang hal tersebut kurang dipahami sejak awal.

“Manggarai Barat, yang mulai berdiri pada APBD tahun 2004, mengalami dua fase laporan keuangan sejak 2004 hingga 2017, dan laporan keuangan berbicara tentang akuntabilitas. Dalam periode tersebut, Manggarai Barat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” pungkasnya.

Penyelamatan aset yang dilakukan KPK nyatanya memberikan kepercayaan diri yang besar kepada pemerintah daerah dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah aset.

Kolaborasi yang erat antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta yang dijalin juga tidak hanya efektif dalam memberantas korupsi, tetapi juga mampu mencegah terulangnya praktik-praktik tersebut di masa depan.