25 Rekomendasi Kebijakan B20 untuk KTT G20

Menurut Arsjad, pemerintah memiliki kewenangan untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan regulasi. Sementara di sisi lain, komunitas bisnis memiliki kemampuan dari segi practical serta resources untuk menghasilkan transformasi ekonomi serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

“Kami meyakini, semua rekomendasi kebijakan dan legacy B20 yang menjadi kunci pemulihan ekonomi global akan dijalankan, diadopsi dan diimplementasikan oleh negara-negara G20 yang mewakili 6,5 juta komunitas bisnis internasional dan mempengaruhi arah sosial ekonomi dunia serta menyumbang 80 persen PDB global,” tambah Arsjad.

Senada dengan Arsjad, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, selama setahun B20 bekerja tanpa lelah, bertemu dengan banyak komunitas pebisnis baik skala besar maupun kecil dari seluruh penjuru dunia, juga pakar serta pemimpin lembaga dunia yang bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai hasil yang nyata dalam berbagai bentuk.

“B20 Indonesia telah merancang 25 policy recommendation dan 68 policy action bagi negara G20 yang mencakup tiga aspek prioritas. Pertama, memprioritaskan inovasi untuk membuka peluang pertumbuhan pasca pandemi. Kedua, memberdayakan UMKM dan kelompok rentan. Ketiga, mendorong kolaborasi antara negara maju dan berkembang,” ujarnya.

Rekomendasi Kebijakan B20 Indonesia

Terkait dengan rumusan rekomendasi kebijakan, masing-masing TF merumuskan rekomendasi setelah mengidentifikasi persoalan dan tantangan dari area prioritasnya.

Seperti contohnya persoalan energi dan iklim yang berada di bawah tanggung jawab ESC TF, rumusan rekomendasi kebijakannya bertujuan mengatasi kelangkaan energi dan mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan.

Perubahan iklim akibat emisi karbon memiliki dampak sangat serius bagi kehidupan umat manusia, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan sehingga perlu mitigasi melalui transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan juga skema praktik bisnis berkelanjutan.

Dari ESC TF, ada tiga rekomendasi yang dihasilkan di antaranya meningkatkan kerja sama global dalam mempercepat transisi ke penggunaan energi berkelanjutan dengan mengurangi intensitas penggunaan energi fosil penghasil karbon melalui berbagai jalur dan memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang.

Sedangkan di Integrity and Compliance (I&C TF), rekomendasinya bertujuan memperkuat tata kelola untuk memerangi risiko kejahatan dunia maya dan mengurangi risiko pencucian uang & pendanaan terorisme. Ini sangat penting karena juga berbicara soal kejahatan kemanusian yang berat yakni terorisme dan korupsi.

Baca Juga: Pidato di B20 Summit, Jokowi Ajak Semua Pihak Optimis dalam Hadapi Berbagai Krisis

Selain itu, I&C TF juga bertujuan mendorong praktik bisnis yang mengadopsi prinsip-prinsip ESG atau keberlanjutan demi masa depan bisnis dan lingkungan. Untuk itu, I&C TF merumuskan rekomendasi yang mempromosikan tata kelola berkelanjutan dalam bisnis melalui dukungan inisiatif ESG/LST.

Saat ini, ESG menjadi standar seluruh dunia untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan private sector sebagai pemeran utamanya. Penerapan ESG menjadi aspek penting terutama untuk menjamin keberlangsungan bisnis dan meningkatkan kinerja serta produktivitas karyawan.

Terlebih lagi, saat ini kesadaran konsumen/publik akan pentingnya kelestarian lingkungan sangat tinggi sehingga mereka sangat memperhatikan barang atau jasa yang mendukung prinsip keberlanjutan.

Sementara itu, rekomendasi Digitalization TF bertujuan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja, mempromosikan pendidikan dan keterampilan untuk produktivitas.

Tujuan rekomendasi Digitalization TF ini berhubungan sangat erat dengan FoWE TF. Adopsi teknologi dan penguasaan kemampuan digital sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, dunia kerja atau usaha dan industri yang ke depannya akan terotomatisasi dan semakin digital.

Selaras dengan Digitalization TF, tujuan rekomendasi FoWE TF mendorong penciptaan lapangan kerja, mempromosikan pendidikan dan keterampilan untuk produktivitas melalui teknologi digital. Untuk itu, FoWE TF merumuskan rekomendasi yang mendorong konektivitas universal, memastikan kesiapan digital untuk individu dan UMKM.

Rumusan yang dimaksud yaitu meningkatkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang selaras dengan pekerjaan di masa depan serta meningkatkan sistem pembelajaran dan transisi dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sedangkan Trade & Investment (T&I) TF yang juga punya peran sangat krusial dan menjadi jantung dari ekonomi bisnis, memiliki tujuan mempromosikan perdagangan dan investasi global pasca pandemi yang terbuka, adil, dan efisien.

Salah satu rekomendasi utama T&I TF mempromosikan tata kelola multilateral perdagangan dan investasi global pasca pandemi yang terbuka, adil, inklusif dan efisien melalui reformasi WTO serta mengakselerasi perdagangan dan investasi untuk pembangunan hijau dan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.

Baca Juga: Kadin Siap Beberkan 3 Strategi Pemulihan Ekonomi Dunia di B20 Summit

Lalu, Finance & Infrastructure (F&I) TF yang bertujuan meningkatkan akses ke pembiayaan yang terjangkau. Rekomendasinya meningkatkan akses sumber pembiayaan infrastruktur yang terjangkau, mempercepat adopsi infrastruktur digital dan memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan, produktivitas, dan stabilitas.

Terakhir, Women in Business Action Council (WiBAC) yang bertujuan mempercepat ketersediaan aspek pendukung bisnis yang dipimpin perempuan dan menghilangkan praktik kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Beberapa rekomendasi yang diajukan WiBAC, di antaranya memberdayakan pengusaha perempuan dan mengaktifkan kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan.

Baik Arsjad maupun Shinta mendorong semua pelaku bisnis dan pemerintah untuk membangun momentum kerja sama dan kolaborasi yang telah dimulai oleh B20 Indonesia, untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional dan global yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.