Kanopi FEB UI Gelar Economic Outlook 2022, Bahas Tantangan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kanopi FEB UI kembali menggelar Indonesia Economic Outlook 2022 (IEO) National Seminar bertema “Seizing the Opportunity: Transforming Indonesia’s Economy Amidst the Crisis”, Senin (7/2/2022). Acara ini mendatangkan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin untuk menyampaikan opening remarks.

Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin menyebut Indonesia telah mencapai kemajuan dari waktu ke waktu, tetapi krisis selalu terjadi dan berulang. Saat ini, misalnya, Indonesia kembali mengalami masalah ekonomi akibat pandemi.

“Krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 membuat perekonomian global terganggu. Pertumbuhan dan pembangunan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari kemajuan teknologinya serta inklusivitas dari lembaga pemerintahannya,” ujar Ma’ruf.

Acara kemudian diawali dengan keynote speech yang berisi review perekonomian Indonesia pada tahun 2021, serta outlook untuk tahun 2022.

Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Transformasi Birokrasi, Aris Darmansyah Edisaputra menyampaikan keynote speech yang pertama.

Aris menyampaikan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat. Menurut data dari Kementerian Sosial, realisasi dari program PEN telah mencapai 97,98 persen dari data anggaran sosial.

“Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong stabilitas ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya para pekerja UMKM,” tuturnya.

Keynote speech kedua disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro, Indra Darmawan. Indra menyampaikan bahwa tahun 2022 dapat dikatakan sebagai “era of predictable unpredictability”.

Terkait investasi, menurut Indra, pemerintah optimis dalam pencapaian target realisasi sebesar Rp1.200 triliun melalui empat strategi yang telah disiapkan.

“Di antaranya adalah capital expenditure di tiap tahapan, rencana investasi sebesar Rp2000 triliun sejak 2018, menagih realisasi dari perusahaan penerima fasilitas pajak, serta mengerjakan investasi mangkrak,” jelasnya.

Baca Juga: National Investor Summit, KSPM FEB UI Hadirkan Kiat Sukses Jadi Investor Muda

Sesi keynote speech kemudian diakhiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Febrio Kacaribu. Menurutnya, pada tahun 2022 akan ada banyak gangguan dari sisi supply yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Di sisi lain, permintaan masyarakat terus bertambah sehingga akan terjadi inflasi di berbagai negara.

“Pada tahun 2022 ini reformasi struktural dan fiskal akan terus dilakukan secara beriringan guna menciptakan basis ekonomi yang kuat di Indonesia,” terang Febrio.

Acara dilanjutkan dengan sesi pembahasan subtema IEO 2022 yang terbagi ke dalam tiga sektor, dipandu oleh Aldi Hawari selaku praktisi media.

Sektor pertama merupakan sektor riil yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA), Darwin Cyril Noerhadi.

Darwin memaparkan bagaimana Lembaga Pengelola Investasi akan menjadi penopang perekonomian Indonesia.

“Dibentuk oleh UU Cipta Kerja, lembaga ini disebut sebagai game changer untuk investasi Indonesia. INA diperuntukkan untuk menarik investor sebagai modal pembangunan serta memberikan kepastian kepada para investor dengan bermitra,” paparnya.

Beberapa faktor yang mendorong pembentukan sovereign wealth fund di Indonesia, antara lain adalah tingginya kebutuhan pembiayaan ke depan, tingkat FDI indonesia yang mengalami stagnasi, rasio utang yang terus meningkat terhadap PDB, serta kapasitas pembiayaan BUMN yang semakin terbatas.

Cyril juga memaparkan terkait kondisi perekonomian Indonesia saat pandemi, di mana perubahan kondisi perekonomian mengharuskan adanya negosiasi dengan pihak investor mengenai bagaimana valuasi aset dilakukan pada situasi sekarang sehingga transaksi akan lebih mudah terjadi.

Harapannya, perekonomian di tahun 2022 dapat tumbuh yang ditandai dengan kondisi perekonomian tahun 2021 kuartal keempat yang baik.

Dari sektor fiskal, pemaparan disampaikan Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan.

Ferry menuturkan bahwa dalam proses pemulihan ekonomi terdapat beberapa tantangan global yang dihadapi, yaitu kenaikan harga komoditas, kenaikan inflasi global, dan kenaikan kasus Covid-19 beserta variannya.

Penggunaan APBN dalam pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 di Indonesia berada di posisi yang moderat dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari defisit APBN Indonesia yang biasanya berada di bawah 2,5 persen kini meningkat menjadi 6 persen.

Baca Juga: Kanopi FEB UI Sukses Hadirkan Indonesia Economic Outlook 2022 Forum

Selain itu, tingkat utang Indonesia masih lebih kecil berdasarkan persentase utang terhadap PDB dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada kuartal keempat, pertumbuhan Indonesia berhasil mencapai target pemerintah sebesar 5,02 persen.

Terdapat pokok kebijakan APBN pada tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang terdiri atas akselerasi penanganan Covid-19, menjaga perlindungan sosial dukungan terhadap UMKM dan usaha, reformasi struktural, reformasi fiskal, serta konsolidasi fiskal

Sesi subtema kemudian diakhiri dengan pembahasan sektor moneter oleh Kepala Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan OJK, Inka Yusgiantoro.

Inka memaparkan bahwa pandemi yang masih terjadi saat ini memengaruhi tingkah laku dan preferensi masyarakat dalam bertransaksi menjadi terdigitalisasi.

Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening (unbanked) akibat kurangnya fasilitas bank di sekitar tempat tinggal mereka.

“Mayoritas masyarakat Indonesia masih belum menabung di bank dan hanya menyimpan uangnya di rumah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat inklusi keuangan belum sempurna walaupun tingkat literasi keuangan mengalami peningkatan,” ungkap Inka.

Secara umum, negara Emerging Market and Developing Economies (EMDE) mengalami peningkatan digitalisasi produk dan jasa keuangan. Menurut Inka, UMKM merupakan kunci bagi keberhasilan digitalisasi dan inklusi keuangan.

“Meskipun OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait keuangan digital, keberhasilan transformasi digital sangat memerlukan adanya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Inka berpesan bahwa masyarakat harus berhati-hati dengan aset digital yang sedang marak saat ini agar tidak tertipu, serta perlu adanya transparansi dari penjual produk keuangan kepada pelanggan.