BPIP Didorong Usulkan UU Etika Penyelenggaraan Negara, Sebut Penting untuk Mengikat Semua Pihak

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Tema yang diangkat adalah "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara." BPIP didorong untuk mengusulkan undang-undang terkait isu ini.

FGD yang bertemakan "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara" ini menghadirkan sejumlah narasumber dari bidang hukum, di antaranya Jimli Assidiq, Gayus Lumbuun, dan mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo. Acara ini berlangsung di Universitas Hasanuddin, Makassar.

FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan, dengan fokus pada internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.

Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jimli Assidiq, menyatakan bahwa BPIP diminta untuk mengusulkan undang-undang etika penyelenggara negara kepada pemerintah dan DPR, serta mengusulkan pembentukan Mahkamah Etik.

Baca Juga: Kunjungan Megawati ke Rusia, Gubernur St Petersburg Beri Pujian atas Hubungan Baik dengan Indonesia

#bpip #uuetikapenyelenggaraannegara #universitashasanuddin #ketuamk