Jusuf Kalla Sepakat dengan Ganjar soal Penegakan Hukum di Era Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menilai hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Jokowi, karena banyaknya intervensi dan rekayasa kasus oleh pemangku kebijakan.

Dari skala satu sampai sepuluh, Ganjar memberi nilai lima sebagai imbas putusan MK soal usia capres-cawapres.

Wakil Presiden Ke-10 Dan 12 Ri, Jusuf Kalla sependapat dengan Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 dari 10 soal penegakan hukum di era Presiden Jokowi.

Jusuf Kalla mengatakan, hukum menjadi hal yang penting. Setiap warga harus saling menjaga dengan berlaku adil dan netral.

Puan Maharani turut merespons pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebut penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo berada di angka 5.

Puan Maharani menyebut Ganjar Pranowo memiliki data atas penegakan hukum masa pemerintahan Joko Widodo.

Sementara soal penegakan hukum, Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap lawan politik.  

Menurut Anies hukum tidak dipakai untuk kepentingan politik.

Menanggapi sindiran terhadap hukum di era Jokowi, Tim Prabowo Gibran meminta kepada Ganjar Pranowo menanyakan kepada Mahfud MD soal penegakan hukum di era Jokowi yang dinilai jeblok karena Mahfud MD merupakan Menko Polhukam saat ini.

Sementara itu, menurut Mahfud MD yang Merupakan Cawapres Ganjar Pranowo sekaligus Menkopolhukam saat ini, nilai merah yang diberikan oleh Ganjar merupakan penilaian setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres.

Baca Juga: Ganjar Beri Nilai 5 untuk Penegakan Hukum di Era Jokowi, Ini Kata Pukat UGM

#ganjar #jokowi #rapormerah