Pakar Pemilu Bicara Plus Minus Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD | SATU MEJA

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi.

"Ide untuk kembali ke sistem tidak langsung oleh DPRD menurut saya itu ide yang bertentangan dengan konstitusi," kata Pakar Pemilu Hadar Nafis.

"Ini kalau berubah, rakyat akan kehilangan kedaulatannya," sambungnya. Menurut Hadar, ongkos Pilkada yang dinilai mahal dapat diatasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Wacana Kepala Daerah yang kembali dipilih oleh DPRD menuai berbagai tanggapan.

Wacana ini muncul, ketika Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan biaya Pilkada sangat mahal hingga dinilai tak efisien.

Muncul pertanyaan, apakah wacana ini tepat diterapkan di Pilkada mendatang? Dan apakah ada jaminan dengan sistem seperti ini, kedaulatan serta mandat rakyat dapat dipahami dan dijaga?