JAKARTA, KOMPAS.TV – Wacana penambahan kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Jumlah kementerian yang akan ditambah, yakni dari semula 34 menjadi 40 kementerian. Wacana penambahan tersebut disebut sudah mendapat dukungan dari elite Partai Gerindra.
Namun, ketika penambahan kementerian pasti akan rentan untuk terjadi adanya korupsi. Pengamat politik, Ratri Istania mengatakan, dengan adanya penambahan kementerian tentu akan mengakomodasi berbagai macam kepentingan.
Penambahan kementerian akan menimbulkan korupsi, Ratri menyebut “iya, karena lembaga lebih besar dan mungkin diisi orang-orang yang tidak kompeten itulah yang akan menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme” ungkap Ratri dalam program ROSI (9/5/2024).
Baca Juga: Presidential Club Spesial Hanya 4 Orang, Ini Penjelasan Habiburokhman | SATU MEJA
Thumbnail: Firmansyah
#prabowo #pdip #pilpres2024
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.