Distribusi Bansos Yang Masif Dan Inovatif, Menjawab Kerja Dengan Sense of Crisis

BANDUNG, KOMPAS.TV-

Kegusaran Presiden Joko Widodo terkait kinerja kementerian pada situasi dan kondisi pandemi Covid-19, tentu membuat seluruh kementerian merah kupingnya. Presiden menekankan pada realisasi atau penyerapan anggaran pada beberapa kementerian yang terkait kuat dengan antisipasi dampak pada masyarakat imbas dari pandemi Covid-19, dengan nilai anggaran yang fantastis.

Bantuan sosial (bansos) yang digulirkan Kementerian Sosial sejak awal wabah virus corona melanda berbagai daerah di Indonesia, hingga saat ini menjawab realisasi anggaran dari pemerintah ke warga yang terdampak Covid-19. Beberapa inovasi dan terobosan, dalam payung besar bantuan sosial, dilakukan sebagai akselerasi kinerja untuk mengejar realisasi anggaran. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bansos Sembako menjadi outlet realisasi anggaran yang dikebut seluruh direktorat Kementerian Sosial. 
Ini membuat realisasi anggaran Kemensos tertinggi di antara kementerian dan kelembagaan lain, yang seterusnya menjadi argumentasi dalam 'menyehatkan' perekonomian makro, karena  menggerakkan roda ekonomi.

Dari total Pagu Anggaran Kemensos tahun anggaran 2020 sebesar Rp104,453 triliun telah direalisasikan sebesar Rp65,026 triliun atau sebesar 62.25%, per tanggal 3 Juli. 

“Kami semua di jajaran Kemensos terus melakukan akselerasi belanja untuk semua jenis belanja, baik itu belanja bansos, belanja modal, belanja barang, dan seterusnya. Dengan akselerasi belanja, sangat membantu menggerakkan perekonomian sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara, di Bandung (04/07).

Di Bandung, Mensos Juliari datang mengecek langsung proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), yakni di Kampung Pasung Kaler, Desa Katapang, Kabupaten Bandung, dan Desa Sekarwangi di Kota Bandung.

Mensos juga mengecek distribusi BST di kantor Pos Kota Bandung. Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BST,  Juliari menyampaikan bahwa bansos yang diterima masyarakat, sangat banyak. Mulai dari daerah di pusat pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota.
"Jumlahnya sangat banyak. Kalau belum menerima itu karena harus menunggu giliran. Jadi saya harap Bapak-Ibu bisa bersabar," kata Juliari.

Di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak  99.575 KK penerima BST dengan nilai Rp179.235.000.000.
Sementara di Kota Bandung terdaftar sebanyak 70.069 KK penerima BST dengan nilai Rp126.124.200.000.
Secara keseluruhan, total penerima BST di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.150.254 KK dengan nilai total Rp2.070.457.200.000.

Juliari menyebut terobosan yang dilakukannya terjawab dengan tingginya realisasi anggaran Kemensos, yang tidak lepas dari “sense of crisis”. Ia menginstruksikan PT Pos Indonesia menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua sumber daya yang ada, menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolahan, pos RW, dan sebagainya.

Penyaluran BST dilakukan secara simultan, yakni disalurkan paralel antara penayluran dengan pemutakhiran dan atau perubahan data, untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran. Hal pendukung lain pun diupayakan untuk terus ditingkatkan, seperti menambah transporter (pihak yang menyediakan sarana transportasi) dan menambah vendor.

"Seluruh pelaksana program bantuan sosial harus bersinergi di lapangan demi percepatan, ketepatan dan kemanfaatan bantuan untuk penerima manfaat," pungkasnya.